Aturan Pengetatan Remisi Koruptor Dicabut, Lembaga Kehakiman Dinilai Tak Dukung Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), dan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) menilai, pemberantasan korupsi berada di titik nadir setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (PP 99/2012).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, putusan MA tersebut menunjukkan bahwa lembaga kehakiman tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

"Dari sini, masyarakat dapat melihat bahwa lembaga kekuasaan kehakiman tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pada masa mendatang, akibat putusan MA ini, narapidana korupsi akan semakin mudah untuk mendapatkan pengurangan hukuman," kata Kurnia dalam siaran pers, Sabtu (30/10/2021).

Baca juga: Aturan Pengetatan Remisi untuk Koruptor Dicabut MA

Kurnia menuturkan, pada dasarnya, PP 99/2012 merupakan aturan yang pro terhadap pemberantasan korupsi.

Sebab, PP tersebut mengakomodasi pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor, yakni menjadi justice collaborator dan membayar lunas denda serta uang pengganti.

"PP 99/2012 telah mempertimbangkan dengan sangat baik pemaknaan korupsi sebagai extraordinary crime yang membutuhkan cara-cara luar biasa dalam penanganannya, salah satunya memperketat pemberian remisi," kata Kurnia.

Kurnia pun memberi tiga catatan atas alasan MA mencabut PP 99/2012.

Baca juga: Alasan MA Cabut PP soal Pengetatan Syarat Remisi untuk Koruptor

Pertama, Kurnia menilai, MA inkonsisten terhadap putusannya sendiri saat menyatakan PP 99/2012 tidak sejalan dengan model pemidanaan restorative justice.

Sebab, MA melalui putusan Nomor 51 P/HUM/2013 dan Nomor 63 P/HUM/2015 sudah menyatakan bahwa perbedaan syarat pemberian remisi merupakan konsekuensi terhadap adanya perbedaan karakter jenis kejahatan, sifat bahayanya, dan dampak kejahatan yang dilakukan oleh seorang terpidana.

Menurut Kurnia, UUD 1945 pun memperbolehkan perbedaan syarat pemberian remisi dalam konteks pembatasan hak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 (J) UUD 1945.