Kompas.com - 29/10/2021, 12:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengadakan rapat kerja (raker) di sebuah hotel mewah di Yogyakarta.

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman mengatakan KPK sudah memiliki fasilitas yang cukup untuk mengadakan raker di kantor.

“KPK sudah punya Gedung Merah Putih dan Gedung C1, itu sudah representatif untuk mengadakan raker. Jadi tidak perlu KPK menggunakan fasilitas lain untuk raker,” terang Zaenur pada Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Selain itu Zaenur menilai sebelum kepemimpinan Firli Bahuri, lembaga antirasuah itu selalu mengadakan raker dengan sederhana.

Baca juga: Raker KPK di Yogyakarta Tuai Kritik, Firli: Organisasi Kita Harus Satu Komitmen

“Kebiasan itu bukan tanpa tujuan, tapi dimaksudkan untuk memberi contoh pada kementerian, dan berbagai lembaga lain untuk efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran,” ungkapnya.

“Karena anggaran itu didapatkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” sambung Zaenur.

Zaenur juga berpandangan, KPK sebagai lembaga anti korupsi mestinya menunjukan empati pada masyarakat di masa yang sulit ini.

Empati itu mestinya ditunjukan dengan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

“Mestinya pimpinan KPK bisa menunjukan empati dengan sikap dan kebijakannya agar tak melukai hati rakyat,” jelasnya.

Terakhir, Zaenur tidak setuju dengan alasan pimpinan KPK mengadakan raker di Yogyakarta untuk membantu perekonomian daerah.

Ia berpandangan, anggaran raker bisa digunakan untuk program lain yang juga membantu perekonomian dan memberi lebih banyak manfaat.

Baca juga: KPK Rapat di Hotel Mewah Saat Pandemi, Pukat UGM: Nilai Kepantasan, Kelayakan, Kewajaran Bisa Dipertanyakan

“Misalnya untuk program pencegahan korupsi kepala daerah, DPRD dan dunia usaha, itu kan juga pembelanjaan anggaran. Kalau raker ya bisa dilakukan di gedung KPK sendiri,” pungkas dia.

Diketahui KPK mengadakan raker sejak Rabu (27/10/2021) hingga Jumat hari ini. Komisioner KPK Alexander Marwata menjelaskan raker ini dilakukan sesuai dengan anggaran.

Sebab, meski diadakan di hotel bintang 5, namun KPK mendapatkan potongan harga sehingga hanya perlu membayar sesuai standar hotel bintang 3.

“Kita tidak mungkin menyelenggarakan suatu kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini,” ucap Alex ditemui wartawan, Kamis (28/10/2021) kemarin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Nasional
BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

Nasional
KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

Nasional
Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Nasional
Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Nasional
KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan 'Force Majeure'

KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan "Force Majeure"

Nasional
Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal 'Stunting'

Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal "Stunting"

Nasional
Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Nasional
Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Nasional
Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Nasional
BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.