KPK Rapat di Hotel Mewah Saat Pandemi, Pukat UGM: Nilai Kepantasan, Kelayakan, Kewajaran Bisa Dipertanyakan

Kompas.com - 29/10/2021, 10:48 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mempertanyakan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengadakan rapat kerja di hotel mewah di Yogyakarta.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman menjelaskan, raker tersebut memang tidak melanggar peraturan.

"Tapi dari sisi nilai kepantasan, kelayakan dan kewajaran bisa dipertanyakan," kata Zaenur kepada Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Raker di Yogyakarta, Ketua KPK: Mengkaji dan Mengevaluasi Trisula Pemberantasan Korupsi

Menurut Zaenur, KPK selama ini merupakan lembaga negara yang fokus mengkampanyekan hidup sederhana, terutama bagi lembaga atau kementerian.

Pasalnya, berulang-ulang KPK menyampaikan bahwa salah satu penyebab utama korupsi adalah gaya hidup mewah.

"Sehingga raker KPK saat ini patut dipertanyakan bagaimana konsistensi antara apa yang dikampanyekan yaitu sikap hidup sederhana dengan tindakan mereka sendiri yang melakukan raker di luar kota berhari-hari di hotel mewah," kata dia.

Baca juga: Rapat Kerja di Hotel Bintang 5, Wakil Ketua KPK: Tarifnya Bintang 3, Kenapa Tidak?

Lebih lanjut, Zaenur berpandangan kebijakan KPK melaksanakan raker di tempat mewah bisa ditiru oleh berbagai lembaga lainnya.

Ini dikarenakan KPK yang selama ini concern pada pencegahan korupsi, salah satunya dengan pengelolaan dana secara efektif dan efisien justru tidak memberikan contoh yang tidak sesuai.

"Lembaga dan pejabat punya semacam preseden bahwa KPK saja melakukan itu, tentu yang lain boleh dong," kata dia.

Diberitakan sebelumnya KPK melaksanakan raker selama tiga hari, sejak Rabu (27/10/2021) hingga Jumat hari ini di hotel mewah di kawasan Yogyakarta.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Jelaskan Alasan Raker Digelar di Hotel Mewah Yogyakarta

Komisioner KPK, Nurul Ghufron mengklaim raker digunakan untuk membantu perekonomian daerah.

"Kenapa harus jauh-jauh dilakukan di Yogyakarta, Pak? Perlu diketahui kami ini bagian dari struktur kewarganegaraan yang menggunakan APBN," kata Ghufron, Kamis (28/10/2021).

"Kalau kemudian hanya kami belanjakan di Jakarta, maka kemudian daerah-daerah tidak akan mampu menyerap atau menggunakannya. Oleh karena itu kami selenggarakan di Yogyakarta,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.