Anggota Komisi XI DPR: Kebijakan Pemerintah Harus Dipacu untuk Kepentingan Rakyat Daerah

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (PDR) Agun Gunandjar Sudarsa meminta pemerintah untuk mengejar pertumbuhan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Tidak perlu pertumbuhan yang relatif tinggi. Mungkin cukup empat atau lima persen, tapi merata seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah harus semakin dipacu untuk kepentingan rakyat di daerah,” kata Agun dalam kunjungan resmi Komisi XI DPR ke Sumtera Utara (Sumut), Rabu (27/10/2021).

Menurut dia, pertumbuhan tinggi tidak serta merta mengurangi kesenjangan yang ada. Sebab, bisa saja pertumbuhan ekonomi tinggi ini tidak berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan disparitas antara penduduk kaya dan miskin.

“Itu terjadi akibat dari kebijakan pengalokasian seluruh sumber daya keuangan dan ekonomi yang tidak tersebar merata dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya dikutip dari dpr.go.id, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Pimpinan Komisi XI Minta Penggerebekan Perusahaan Pinjol Dilakukan Terus-menerus sebagai Shock Therapy

Agun menekankan, pengawasan yang dilakukan Komisi XI DPR ke daerah selalu mendekatkan pada kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sektor keuangan, perbankan, dan perekonomian.

“Semua itu dilakukan untuk mendekatkan DPR dengan subyek dan obyek yang ingin dilihat, yakni rakyat daerah,” kata dia.

Pertumbuhan ekonomi di Sumut

Pada kesempatan yang sama, Agun menjelaskan, hingga saat ini, upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama pandemi Covid-19 berjalan dengan baik dan lancar.

Namun, sebut dia, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dan didorong untuk menumbuhkan sejumlah peningkatan.

Baca juga: Pimpinan Komisi XI Usul Pinjaman Online Diatur dalam Undang-Undang

“Sehingga tidak ada alasan lagi pertumbuhan ekonomi turun pada masa mendatang karena kondisi pemulihan ekonomi semakin baik, dengan semakin masifnya program vaksinasi,” kata Agun.

Meski demikian, Agun berpendapat bahwa data, angka-angka, dan pertumbuhan ekonomi Sumut yang disajikan dalam pertemuan dengan para mitra kerja di Sumut saat ini belum menampakkan keadilan dan logika pemerataan.