Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Kompas.com - 21/10/2021, 05:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 20 Oktober 2021 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin telah memasuki tahun kedua kepemimpinan.

Selama bertugas sebagai Wakil Presiden mendampingi Jokowi, Ma'ruf Amin dinilai publik memiliki kinerja yang tidak memuaskan.

Hal tersebut terlihat dari survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei untuk melihat kepuasan publik terhadap kinerja Ma'ruf Amin.

Bahkan, Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi sempat menanggapi ketidakpuasan publik dalam survei-survei tersebut dengan menyebut Ma'ruf sebagai ban serep. Sebab, tugasnya memang hanya sebagai wakil presiden.

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Maruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Publik tidak puas

Salah satu survei yang menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini Ma'ruf Amin adalah survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada 28 Oktober 2020.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, hanya 33 persen responden yang puas dengan kinerja Ma'ruf. Sementara itu, 67 persen menyatakan tidak puas.

Menurut Dedi, hal ini berkaitan peran Ma'ruf yang tidak tampak signifikan selama satu tahun menjabat.

"Terutama adalah terlihat benar bahwa Ma'ruf Amin seolah-olah tidak terlibat dalam kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal yang sifatnya mengemuka di publik. Jadi lebih banyak memperlihatkan one man show," kata Dedi dalam konferensi pers daring, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen

Faktor penilaian kepuasan terhadap Jokowi dan Ma'ruf dalam survei ini meliputi kepemimpinan (75 persen), keberpihakan pada rakyat (71 persen), koordinasi antarlembaga (69 persen), integritas/tepat janji (66 persen), dan sikap empati/aspiratif (53 persen).

Sementara itu, hasil survei Indo Barometer (IB) yang dirilis pada Rabu (4/11/2020) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

"Sebanyak 40,8 persen publik puas dengan kerja Wakil Presiden Maruf Amin, yang tidak puas 47,4 persen, tidak tahu/tidak jawab 11,8 persen," ujar Direktur Eksekutif IB, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Wapres Maruf Amin

Adapun pada survei ini, persentase ketidakpuasan tersebut merupakan penggabungan dua aspek.

Sebanyak 43,1 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,3 persen reponden mengaku sangat tidak puas. Dengan demikian, total persentase ketidakpuasan publik terhadap kinerja Maruf Amin sebanyak 47,4 persen.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com