Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Kompas.com - 21/10/2021, 05:41 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin nersama rombonhan tiba di Bandara Internasional Pattimura Ambon, Rabu (13/1022021). Kedatangan rombongan Wapres disambut oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dna pejabat daerah lainnya(KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY)

Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Peringatan Hari Santri Nasional 2021 secara daring, Rabu (20/10/2021).

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden untuk pengurangan kemiskinan ekstrem, Kamis (7/10/2021).

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sebelum pelantikan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Presiden memperkenalkan 12 orang sebagai wakil menteri yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Dikritik mahasiswa

Pada tahun kedua menjabat sebagai Wakil Presiden, publik masih menilai kinerja Ma'ruf yang rendah.

Hal tersebut tampak dari kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (KM Unnes) di media sosial pada 7 Juli 2021.

Dalam unggahannya, BEM KM Unnes menyebut Wapres Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent.

Menurut BEM KM Unnes, seharusnya Ma'ruf turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menilai, BEM KM Unnes tidak melihat secara utuh duduk persoalan yang sebenarnya saat menyampaikan kritik tersebut.

"Saya ingin menegaskan bahwa apa yang dikemukakan oleh teman-teman mahasiswa atau para pengamat tidak melihat secara utuh duduk persoalan sebenarnya seperti apa, itu saya kira tidak benar, karena pada dasarnya Wapres bekerja dengan baik," kata Masduki.

Masduki mengatakan, Wapres bekerja mengoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dikerjakan Presiden tetapi dilimpahkan kepada Wapres.

"Sepanjang pada tugas, pokok, dan fungsi itu, Wapres di mata saya dan tim lain yang mendampingi sudah bekerja cukup baik," kata dia.

Berbagai kunjungan luar kota

Seolah menepis kabar bahwa dirinya tidak bekerja, Ma'ruf pun mulai melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke beberapa daerah.

Agenda kunjungan pun beragam, mulai dari meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM), hingga yang tengah getol dilaksanakan belakangan ini adalah mengunjungi daerah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2021.

Pada 2021, pemerintah memprioritaskan tujuh provinsi 35 kabupaten/kota untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Seluruh provinsi itu telah dikunjungi Ma'ruf. Saat berkunjung, Ma'ruf juga selalu memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem daerah-daerah tersebut bersama para kepala daerah.