Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Kompas.com - 21/10/2021, 05:41 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Alasan publik tidak puas terhadap kinerja Maruf Amin di antaranya karena hasil kerjanya belum terlihat 65 persen, tidak tegas 9,5 persen.

Selanjutnya, kebijakan Maruf Amin terbatas 5,3 persen, perekonomian Indonesia menurun 3,9 persen, banyak pekerja asing 2,6 persen, hingga kesejahteraan masyarakat menurun 2,1 persen.

Temuan ini juga menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan publik antara setahun kinerja Maruf Amin dengan Wapres Jusuf Kalla pada 2015.

Saat itu, 42,1 persen responden menyatakan puas dan 52,9 persen publik tidak puas. Sedangkan, 5,2 persen publik tidak tahu/tidak jawab.

Baca juga: Pengamat: Kinerja Wapres Tak Terlihat Karena Tak Terpublikasikan dengan Baik

Survei penanganan pandemi Covid-19

Selain itu, survei IPO yang fokus pada penanganan pandemi Covid-19 yang dirilis pada Sabtu (10/4/2021) juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap Ma'ruf Amin.

Hasil survei itu menunjukkan, Presiden Jokowi meraih tingkat kepuasan dari masyarakat yang lebih tinggi, yaitu 56 persen, dibandingkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya 36 persen dalam menangani pandemi Covid-19.

"Terlihat kejomplangan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan sebanyak 56 persen dari masyarakat, sedangkan Wapres Ma'ruf Amin hanya 36 persen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4/2021).

Tingkat kepuasan itu, kata dia, antara Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin sama-sama terbagi ke dalam tiga hal, yaitu bidang sosial, ekonomi, dan politik-hukum.

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen

Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan cukup baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Namun, tidak dalam tingkat kepuasan di bidang politik-hukum.

"Di bidang sosial, Presiden Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan 58 persen, bidang ekonomi 55 persen, dan bidang politik dan hukum memang rendah, yaitu 43 persen, lebih besar yang menyatakan tidak puas yaitu sebesa 49 persen," kata dia.

Sementara itu, untuk Wapres Ma'ruf Amin mendapatkan tingkat kepuasan di bidang sosial sebanyak 40 persen, bidang ekonomi hanya 29 persen, dan bidang politik-hukum hanya 38 persen.

Selain itu, untuk tingkat kepuasan kinerja Ma'ruf Amin secara keseluruhan hanya 36 persen masyarakat yang menyatakan puas, sedangkan yang tidak puas lebih banyak yaitu 51 persen.

Baca juga: Survei Sebut Kepuasan Kinerja Wapres di Bawah Menteri, Ini Pembelaan Maruf

Berdasarkan hasil survei dinyatakan bahwa masyarakat tidak melihat kerja kolektif Jokowi-Ma'ruf Amin selama penanganan pandemi Covid-19.

"Artinya, sekarang orang hanya melihat Presiden Jokowi bekerja, tidak melibatkan Wakil Presiden. Begitu juga Wakil Presiden mungkin bekerja, tetapi tidak berani menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com