Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Survei Kinerja Ma'ruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Kompas.com - 12/04/2021, 15:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menanggapi survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin lebih rendah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal menangani pandemi Covid-19.

Menurut Masduki, posisi Ma'ruf yang berada di bawah Jokowi merupakan hal yang wajar dan biasa.

"Kalau surveinya di atas Presiden malah bingung kita. Kalau Wapres di bawah Presiden, ya biasa. Namanya ban serep, di mana-mana kadang dipakai kadang enggak," kata Masduki dalam konferensi pers secara daring, Senin (12/4/2021).

Oleh karena itu, Masduki pun meminta agar masyarakat tidak terlalu serius menanggapi survei-survei seperti demikian.

Baca juga: Survei IPO: 56 Persen Masyarakat Puas terhadap Jokowi, Maruf Amin 36 Persen


Dalam survei tersebut, Wapres Ma'ruf hanya mendapat 36 persen kepuasan masyarakat yang menjadi responden, sedangkan Jokowi mendapatkan 56 persen.

Masduki menekankan, paling penting saat ini adalah Wapres Ma'ruf selalu menunjukkan secara maksimal bahwa ia serius membantu kinerja Presiden.

Bahkan belum lama ini, Wapres Ma'ruf juga berangkat ke beberapa daerah untuk berbagi tugas dengan Jokowi.

Terbaru adalah saat Ma'ruf pergi ke Sumatera Barat dan Jokowi pergi ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Artinya, selalu berbagi antara Presiden dan Wapres. Sebelumnya Wapres datang ke Kalimantan Tengah meresmikan bandara di Muara Teweh. Di saat yang sama, Presiden juga meresmikan bandara di Ambon," kata dia.

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

"Wapres selalu maksimal membantu Presiden dan tentu saja kapasitasnya sebagai ban serep. Tidak mungkin jadi satu," lanjut Masduki.

Lebih lanjut Masduki mengatakan bahwa gaya kepemimpinan setiap Wapres berbeda-beda dan tidak bisa sama atau disamakan.

Wapres Ma'ruf sendiri disebutkannya lebih banyak melakukan langah-langkah koordinasi yang diminta Presiden.

"Jadi tidak ada masalah dengan survei seperti itu. Wapres tetap concern bekerja, alhamdulillah beliau makin sehat dan langsing. Mudah-mudahan kalau Covid-19 bisa makin reda, kalau tancap gasnya 60-70, nanti bisa 80-90," ucap dia.

Baca juga: Survei SMRC: 69,2 Persen Puas dengan Kerja Pemerintah Tangani Covid-19

Sebelumnya diberitakan, hasil survei IPO menunjukkan, Presiden Jokowi meraih tingkat kepuasan dari masyarakat yang lebih tinggi, yaitu 56 persen, dibandingkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya 36 persen dalam menangani pandemi Covid-19.

"Terlihat kejomplangan antara tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi mendapat tingkat kepuasan sebanyak 56 persen dari masyarakat, sedangkan Wapres Ma'ruf Amin hanya 36 persen," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024", Sabtu (10/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com