Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kasus Covid-19 Turun, Satgas Minta Pemda Tak Lengah

Kompas.com - 07/10/2021, 21:23 WIB
A P Sari

Penulis

Adapun kasus aktif yang ada di Indonesia sekarang ini berhasil memasuki angka di bawah satu persen, yakni tepatnya 0,86 persen pada minggu terakhir.

Jika dibandingkan saat lonjakan kedua, kasus aktif sempat menyentuh 19 persen. Meski demikian, kasus aktif ini lebih baik dari rata-rata dunia sebesar 7,77 persen.

Baca juga: Kata Satgas Covid-19 soal PeduliLindungi yang Tak Lagi Jadi Syarat Naik Kereta dan Pesawat

“Terlebih penurunan drastis ini berhasil kita capai dalam waktu kurang lebih dua bulan saja,” jelas Wiku.

Meski demikian, Wiku mengingatkan kepada para kepala pemda, terutama mereka yang memimpin daerah dengan kasus aktif tertinggi, untuk tetap waspada.

“Lima provinsi dengan kasus aktif tinggi saat ini adalah Kalimantan Utara sebesar 8.83 persen, Papua (5.33 persen), Aceh (4,0 persen), Kalimantan Tengah (3,08 persen), dan Lampung (2,63 persen),” tuturnya.

Ia secara khusus meminta Provinsi Aceh dan Papua untuk berhati-hari. Pasalnya, kasus kematian dan kasus aktif sejalan dengan kondisi bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan tempat tidur.

Baca juga: Beberapa Daerah Belum Punya Lab PCR, Satgas Covid-19: Pemerintah Akan Perluas Jaringan

Keduanya sama-sama masuk ke dalam lima besar kematian dan kasus aktif tertinggi minggu ini dengan fakta bahwa masuk ke dalam daftar lima besar tertinggi, yakni Papua sebesar 20,25 persen dan Aceh 14,27 persen.

Adapun provinsi lain yang mencatatkan BOR tertinggi adalah DIY sebesar 15,84 persen, Bali (11,28 persen), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) (11,44 persen).

Secara keseluruhan, kelima provinsi tersebut memiliki jumlah BOR yang lebih tinggi ketimbang angka BOR nasional, yakni 6,34 persen.

"Maka perlu perhatian bagi lima provinsi ini untuk segera turunkan BOR-nya. Dengan segera meningkatkan kualitas penanganan pasien Covid-19 agar seluruhnya dapat sembuh," lanjutnya.

Baca juga: PeduliLindungi Tak Lagi Jadi Syarat Naik Kereta dan Pesawat, Ini Kata Satgas Covid-19

Tak hanya itu, Wiku juga meminta pemda untuk membaca data dan angka Covid-19 di daerah masing-masing. Data dan angka ini nantinya akan berguna untuk perbandingan dengan daerah lain dan angka nasional.

Dengan demikian, pemerintah pusat akan dengan mudah mengetahui kondisi dan posisi daerah.

Jika ternyata ada daerah berada pada kondisi kasus tinggi, termasuk kasus aktif, kasus positif, tingkat kematian, dan angka BOR, mereka bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Penting untuk juga terus mengupayakan sinkronisasi data pusat dan daerah agar data yang tersedia saat ini akurat dan menggambarkan situasi sebenarnya. Tentunya kami berharap penurunan kasus baikan terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia," harap dia.

Baca juga: Viral, Video Karapan Sapi di Bangkalan Dihadiri Ribuan Penonton, Ini Kata Satgas Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com