Kontras Ungkap Terjadi Penurunan Kasus Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan anggota TNI mengalami penurunan untuk periode 2020-2021.

Berdasarkan catatan Kontras, ada 54 kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI dalam kurun waktu tersebut.

“Peristiwa tersebut mengalami penurunan dari jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM pada tahun 2019-2020 yang berjumlah 76 peristiwa,” jelas Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Ia menjelaskan, pada periode kali ini, jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI terjadi di 20 provinsi, terbanyak di Papua dan Sumatera Utara.

“Papua menjadi wilayah yang paling dominan terjadinya kasus kekerasan sebanyak 9 peristiwa dan disusul Sumatera Utara dengan 7 peristiwa,” terang dia.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, PDI-P Mencita-citakan TNI Kekuatan Pertahanan yang Sangat Kuat

Peristiwa di Papua, lanjut Rivan, menyebabkan 8 orang tewas dan 13 lainnya luka-luka.

Namun angka ini masih sangat mungkin bertambah mengingat minimnya akses informasi publik terkait peristiwa di Papua.

“Serta narasi terkait beberapa kasus yang didominasi oleh narasi negara,” ucapnya.

Di sisi lain, Kontras mencatat bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM melibatkan tiga matra di TNI, yang didominasi oleh anggota TNI Angkatan Darat (AD).

“TNI AD sebanyak 39 peristiwa, disusul oleh TNI AL dengan 14 peristiwa dan TNI AU 1 peristiwa,” imbuh dia.

Diketahui, TNI tengah memperingati HUT ke-76 pada hari ini. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo berpesan tentang transformasi sistem pertahanan modern.

Jokowi berpandangan, transformasi perlu segera dilakukan untuk menghadapi ancaman pertahanan global.

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

“Menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan untuk meletakkan pondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini,” ungkap Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.