Kontras Ungkap Terjadi Penurunan Kasus Kekerasan yang Melibatkan Anggota TNI

Kompas.com - 05/10/2021, 14:28 WIB
Staf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016). JarotStaf Divisi Advokasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kontras Rivanlee Anandar di Kantor LBH Jakarta, Kamis (22/9/2016).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang melibatkan anggota TNI mengalami penurunan untuk periode 2020-2021.

Berdasarkan catatan Kontras, ada 54 kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI dalam kurun waktu tersebut.

“Peristiwa tersebut mengalami penurunan dari jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM pada tahun 2019-2020 yang berjumlah 76 peristiwa,” jelas Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2021).

Ia menjelaskan, pada periode kali ini, jumlah kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan anggota TNI terjadi di 20 provinsi, terbanyak di Papua dan Sumatera Utara.

“Papua menjadi wilayah yang paling dominan terjadinya kasus kekerasan sebanyak 9 peristiwa dan disusul Sumatera Utara dengan 7 peristiwa,” terang dia.

Baca juga: HUT Ke-76 TNI, PDI-P Mencita-citakan TNI Kekuatan Pertahanan yang Sangat Kuat

Peristiwa di Papua, lanjut Rivan, menyebabkan 8 orang tewas dan 13 lainnya luka-luka.

Namun angka ini masih sangat mungkin bertambah mengingat minimnya akses informasi publik terkait peristiwa di Papua.

“Serta narasi terkait beberapa kasus yang didominasi oleh narasi negara,” ucapnya.

Di sisi lain, Kontras mencatat bahwa kekerasan dan pelanggaran HAM melibatkan tiga matra di TNI, yang didominasi oleh anggota TNI Angkatan Darat (AD).

“TNI AD sebanyak 39 peristiwa, disusul oleh TNI AL dengan 14 peristiwa dan TNI AU 1 peristiwa,” imbuh dia.

Diketahui, TNI tengah memperingati HUT ke-76 pada hari ini. Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo berpesan tentang transformasi sistem pertahanan modern.

Jokowi berpandangan, transformasi perlu segera dilakukan untuk menghadapi ancaman pertahanan global.

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

“Menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan untuk meletakkan pondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini,” ungkap Jokowi dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Soal Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan ke Negara, Anggota DPR: Mesti Dikaji Hati-hati

Nasional
Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia Timbal Balik Perjanjian Ekstradisi Buronan

Nasional
Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Jokowi: Korpri Hari ini Berhadapan dengan Perubahan Dunia yang Sangat Cepat

Nasional
3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

3 Jenazah Prajurit TNI Korban Penembakan KKB Diterbangkan ke Kampung Halaman

Nasional
Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Sinyal-sinyal Jokowi dan PDI-P ke Ahok soal Kepala Otorita IKN

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Kata KPK

Nasional
Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Epidemiolog: Ancaman Varian Omicron pada Anak Sangat Serius

Nasional
Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Menkes Sebut Kapasitas WGS untuk Deteksi Omicron di RI Hanya Mampu Uji 2.000 Spesimen Sebulan

Nasional
Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Prabowo Dukung Upaya Kemandirian Nasional dalam Merawat Alutsista

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Kuasa Hukum Sebut Edy Mulyadi Dapat Teror Buntut Pernyataan yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.