Bareskrim Tangkap Penanam Modal Dua Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Krisno Siregar menyatakan, polisi menangkap penanam modal pada dua pabrik obat keras ilegal di DI Yogyakarta, Jumat (1/10/2021).

Krisno mengatakan, penanam modal tersebut mendapatkan banyak keuntungan dari produksi obat-obatan ilegal di kedua pabrik.

"Telah menangkap pemodalnya berinisial S alias C," kata Krisno dalam keterangannya, Selasa (5/10/2021).

Baca juga: Terungkap, Ada Pabrik Obat Ilegal di Bantul dan Sleman, Punya 7 Mesin Produksi yang Hasilkan 14 Juta Butir Per Hari

Selain itu, polisi menangkap seorang buron yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO). Ia  merupakan penyambung antara penanam modal dan pemilik pabrik.

Dengan demikian, hingga saat ini polisi telah menangkap 17 orang tersangka.

"DPO berinisial EY yang merupakan pengendali dan yang berkomunikasi intens dengan Joko selaku pemilik pabrik juga telah ditangkap," ujar dia.

Krisno mengatakan, dalam penanganan perkara peredaran obat keras ilegal ini, ia membentuk dua tim.

Satu tim ditugaskan menuntaskan perkara pokok, sedangkan tim lainnya untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Jadi arahnya memang ke sana (TPPU) dan masih dalam proses pendalaman," kata dia.

Baca juga: Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Sebelumnya, pada 27 September 2021, Bareskrim mengungkap kasus produksi dan peredaran gelap obat keras tanpa izin BPOM yang berasal dari dua pabrik di DI Yogyakarta.

Di lokasi, polisi menemukan obat keras jenis Hexymer, Thirex, DMP, dan Double L.

Dengan mesin produksi yang ada di kedua pabrik, polisi memperkirakan mereka dapat memproduksi hingga 14 juta butir obat per hari. Pabrik tersebut sudah beroperasi sejak 2018.

Sejumlah orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, di antaranya penanggung jawab gudang obat dan pemilik pabrik.

Para tersangka dijerat Pasal 60 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan subsider Pasal 196 dan/atau Pasal 198 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar subsider 10 tahun penjara.

Selain itu, para tersangka dijerat Pasal 60 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp200 juta.