Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Perekonomian: Realisasi Anggaran Klaster Kesehatan Baru 48,4 Persen

Kompas.com - 04/10/2021, 20:45 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran untuk klaster kesehatan baru mencapai Rp 104 triliun atau sekitar 48,4 persen dari total anggaran.

Adapun hingga 1 Oktober 2021, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional baru mencapai Rp 411,7 triliun atau sekitar 55,3 persen dari pagu Rp 744,7 triliun.

"Klaster kesehatan itu adalah 48,4 persen atau Rp 104 triliun. Perlindsos itu adalah 62,9 persen atau Rp 117,3 triliun. kemudian program prioritas 53 persen atau Rp 62,5 triliun," kata Airlangga dalam konferensi persnya, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Menko Airlangga Apresiasi Penanganan Covid-19 di Provinsi Maluku dan Kota Ambon

"Dukungan UMKM Rp 68,43 triliun atau 42 persen dan klaster insentif usaha Rp 59,4 (triliun) atau 94 persen," kata dia.

Airlangga kemudian merinci lagi, apabila dilihat dari segi kesehatan lainnya, baik itu diagnostik, terapeutik, vaksinasi sudah terealisasi sebesar Rp 104,1 triliun.

Sementara itu, untuk program kartu sembako baru mencapai Rp 29,21 triliun atau sebesar 58 persen dari total anggaran.

"BLT Desa sudah mengalami kenaikan yaitu 14,94 triliun atau 51,9 persen dan bantuan subsidi upah 5,07 triliun atau 57,7 persen," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional akan mencapai Rp 300 triliun.

Baca juga: Banyak Masalah Terkait Penanganan Pandemi, Penurunan Anggaran Kesehatan Dipertanyakan

Padahal sebelumnya, anggaran kesehatan dalam program PEN sudah naik dari Rp 176 triliun menjadi Rp 214,9 triliun setelah bendahara negara merealokasi anggaran kementerian atau lembaga Rp 55,21 triliun.

"(Anggaran) kesehatan kita naik dari Rp 176 triliun dalam penanganan menjadi Rp 214,9 triliun. Total anggaran kesehatan tahun ini diproyeksikan bisa mencapai di atas Rp 300 triliun, sebuah angka yang luar biasa besar," kata Sri Mulyani dalam webinar CSIS di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com