Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Masalah Terkait Penanganan Pandemi, Penurunan Anggaran Kesehatan Dipertanyakan

Kompas.com - 18/08/2021, 07:29 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mempertanyakan turunnya jumlah anggaran kesehatan dari Rp 326,4 triliun pada 2021 menjadi Rp 255,3 triliun pada tahun 2022 atau turun 21,8 persen.

Menurut Netty, pemerintah semestinya memperbesar anggaran kesehatan untuk mengatasi berbagai persoalan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan kesehatan yang membutuhkan dukungan anggaran.

"Bukankah ini saatnya kita memperbesar anggaran kesehatan? Ada begitu banyak persoalan dalam managemen pandemi yang harus dibereskan dan membutuhkan dukungan anggaran. Serangan Covid-19 telah menunjukkan betapa rapuh struktur kesehatan yang kita miliki," kata Netty dalam siaran pers, Selasa (17/8/2021) malam.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga meminta pemerintah untuk fokus pada sektor kesehatan untuk mengendalikan penyakit, khususnya Covid-19.

"Pemerintah harus fokus pada penguatan sektor kesehatan sebagai basis masalah pandemi. Jangan setengah hati. Tingkatkan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial sebagai bentuk keseriusan penanggulangan pandemi," kata Netty.

Baca juga: Jokowi: Anggaran Kesehatan 2022 Direncakanan Rp 255,3 Triliun, Salah Satunya untuk Tangani Pandemi

Di samping itu, dalam momentum peringatan kemerdekaan Indonesia, Netty mengajak seluruh pihak untuk bersatu melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Ia menyebut, setiap masa memiliki tantangannya sendiri, di mana tantangan saat ini adalah ancaman bencana kesehatan dan permasalahan ekonomi.

"Mari maknai kemerdekaan dengan meningkatkan persatuan, bergandeng tangan melawan pandemi. Singkirkan kepentingan pribadi dan kelompok serta fokus bersinergi dalam upaya pengendalian Covid-19,” ujar dia.

Diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran kesehatan pada tahun 2022 sebesar Rp 255,3 triliun. Anggaran ini lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar Rp 326,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran kesehatan itu terdiri dari anggaran reguler Rp 139,4 triliun dan anggaran PEN Rp 115,9 triliun.

Baca juga: Mendagri Ungkap 19 Provinsi Bermasalah dalam Penyerapan Anggaran Kesehatan

"Anggaran kesehatan tahun depan mencapai Rp 255,3 triliun, lebih rendah dari tahun ini. Namun tahun ini (realisasi anggaran) PEN akan lihat seberapa cepat vaksinasi, 3T, dan pengobatan yang betul-betul dikeluarkan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2020 di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com