Pemerintah Perlu Tindak Lanjuti Rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM Terkait TWK Pegawai KPK

Kompas.com - 01/10/2021, 17:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengatakan, pemerintah perlu menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TWK merupakan mekanisme alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 57 pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberhentikan per 30 September 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman, terdapat malaadministrasi dalam penyelenggaraan tes. Ombudsman merekomendasikan tindakan korektif untuk KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga: KPK Kini Kehilangan Kasatgas Penyidikan, Kasatgas Penyelidikan, hingga Pegawai di Jabatan Strategis Lain

"Mereka (Ombudsman) memberikan penilaian terhadap proses administrasi yang akibat laporan tersebut harus ada koreksi yang dilakukan,” ujar Taufik, dalam diskusi virtual, Jumat (1/10/2021).

“Artinya ini belum selesai, harus dilakukan koreksi, menindaklanjuti laporan dari Ombudsman. Karena sesuai harapan kita semua, kita ingin ada good governance yang dikelola dengan adminsitrasi yang baik,” ucap dia.

Kemudian, Taufik juga menyoroti hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyebutkan ada 11 jenis pelanggaran hak asasi dalam pelaksanaan TWK.

Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Presiden juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses TWK.

“Kemudian juga laporan dari Komnas HAM itu pun juga harus ditindaklanjuti, jadi dua ini masih menggantung dan harus ada penyelesaiannya,” ucap Taufik.

Baca juga: Polri: Rekam Jejak 57 Eks Pegawai KPK dalam Pemberantasan Korupsi Tak Perlu Diragukan

Di sisi lain, kata Taufik, 57 pegawai KPK mempunyai hak untuk menggugat keputusan pemberhentian.

“Karena tanggal 30 kemarin sudah keluar, maka sudah ada objek TUN (tata usaha negara) yang muncul, karena itu sudah muncul keadaan baru secara hukum,” ucap Taufik.

Ia mengatakan, 57 pegawai KPK kini telah memiliki hak untuk mengadukan keputusan pemberhentian itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menguji, apakah keputusan pemberhentian itu melanggar asas-asas pemerintahan yang baik atau tidak.

“Untuk menguji bisa menggunakan alasan dari Ombudsman bisa digunakan alasan dari Komnas HAM dan bisa diajukan data-data ataupun bukti-bukti lainnya untuk menguatkan Itu,” ucap Taufik.

“Saran saya, selain harapan keputusan politik yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini presiden, maka langkah hukum ini pun bisa ditempuh oleh teman-teman,” ucap dia.

Baca juga: Akhir Perjuangan 57 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Mei: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,11 Persen, Ketiga 21,17 Persen

UPDATE 22 Mei: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,11 Persen, Ketiga 21,17 Persen

Nasional
UPDATE 22 Mei: 2.477 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Mei: 2.477 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Anies: Fahmi Idris Hibahkan Waktu dan Harta untuk Bangsa

Anies: Fahmi Idris Hibahkan Waktu dan Harta untuk Bangsa

Nasional
UPDATE 22 Mei 2022: Ada 3.657 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Mei 2022: Ada 3.657 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

UPDATE 22 Mei: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.522 Orang

Nasional
UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

UPDATE 22 Mei: Tambah 285, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 5.892.411

Nasional
UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

UPDATE 22 Mei: Ada 227 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Total 6.052.590

Nasional
NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

Nasional
Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Nasional
Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nasional
Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Nasional
Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Nasional
Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Nasional
Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Nasional
Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.