Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

Kompas.com - 29/09/2021, 15:46 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) tengah mempersiapkan generasi muda menjadi generasi emas pada 2045, khususnya di bidang riset sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan.

Persiapan ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan bonus demografi yang bisa menjadi kekuatan mencapai generasi Indonesia emas 45.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro pun mengatakan, semua pihak harus mempersiapkan para generasi muda menjadi generasi emas pada 2045.

“Generasi yang siap dan mumpuni untuk menyambut tantangan di dunia global, produktif, update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memanfaatkan potensinya untuk membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Baca juga: Menteri KKP: Ini Peluang dan Tantangan Mahasiswa Kelautan Perikanan ke Depan

Dia mengatakan itu dalam Seminar dan Dialog Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2021 bertema “Kontribusi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Berbasis Berkelanjutan”, Selasa (29/9/2021).

Salah satu rumusan pada seminar dan dialog tersebut menyebutkan, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) memiliki peran strategis sebagai modal pembangunan (aspek ekonomi) dan sebagai penopang sistem kehidupan (aspek lingkungan).

SKDP berperan dalam aspek ekonomi sebagai sumber devisa, peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Sedangkan dalam aspek lingkungan disebutkan, pemanfaatan SDKP harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perlu pula keseimbangan antara pemanfaatan SDKP dengan kemampuan daya dukung serta sinergi antara aspek ekonomi dan lingkungan.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Oleh karena itu, pengelolaan SDKP perlu dilakukan melalui science-based policy dan community-based implementation dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Dukungan data dan informasi yang akurat, riset atau kajian yang memadai, serta sarana dan prasarana dan SDM yang kompeten, merupakan aspek penting yang harus dipenuhi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Riset memegang peranan penting dalam menyinergikan pertimbangan ilmiah atau hasil kajian dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan agar hasilnya optimal.

Adopsi prinsip dan partisipasi para pihak dalam pencapaian sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi dan pasar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.

Visi emas 2045

Adapun, visi Indonesia Emas 2045 merupakan arah pembangunan yang berupaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Baca juga: Membentuk Pasukan Muda Digital Nusantara Sambut Indonesia Emas 2045

Visi tersebut dapat dicapai melalui empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com