Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

JAKARTA, KOMPAS.com – Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) korban perundungan dan pelecehan seksual berinisial MS disebut merasa kecewa dan bingung terhadap tindak lanjut yang dilakukan instansi tempatnya bekerja dalam merespons kasus yang dialaminya.

Salah satu kuasa hukum dari MS, Rony E Hutahaean menyampaikan, kliennya belum merasakan langsung bagaimana bentuk perlindungan dan pendampingan yang selama ini dilakukan KPI terkait kasusnya.

"Sejauh ini bukan diabaikan, tapi merasa kecewa dan bingung, bentuk perlindungan dan pendampingan yang diberikan itu seperti apa," kata Rony kepada Kompas.com, Selasa (28/9/2021).

Baca juga: KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Lebih lanjut, Rony mengatakan, MS hanya berharap KPI dapat membantu agar pelaku perundungan dan pelecehan terhadapnya dapat semakin menemukan titik terang.

Ia juga menilai, selama ini kliennya hanya berjalan sendiri dalam hal mencari bukti dan fakta terkait kasusnya.

"Jangan sampai terkesan KPI itu tidak membuka secara luas atau membantu MS sendiri dalam hal tindak pidana yang dialami MS," kata dia.

Selain itu, Rony selaku kuasa hukum MS, juga mengaku belum pernah berkomunikasi terkait teknis penanganan dan pendampingan dari KPI terhadap kliennya.

Ia menyebut tim kuasa hukum MS juga belum mendapat informasi terkait sejauh mana dan bagaimana pendampingan KPI terhadap kliennya.

Baca juga: Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Rony pun mempertanyakan independensi atau keterbukaan tim investigasi yang dibentuk KPI tekrait kasus MS.

Para kuasa hukum berharap proses investigasi KPI jangan sampai merugikan MS.

"Karena kami khawatir bahwa tim investigasi itu adalah hanya orang-orang internal KPI yang berusaha dan kami menduga hanya melindungi tentang KPI sendiri,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisioner KPI Bidang Kelembagaan, Irsal Ambia mengatakan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang dialami pegawai berinisial MS melalui jalur hukum.

Baca juga: Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Menurut Irsal, seluruh informasi terkait hasil penyelidikan internal KPI akan diserahkan kepada kepolisian.

"Terkait investigasi internal, kita berkomitmen sejak awal kasus ini diselesaikan lewat jalur hukum. Maka segala informasi yang kita dapat akan kita sampaikan ke kepolisian untuk dapat menuntaskan kasus ini," tutur Irsal saat dikonfirmasi, Senin (20/9/2021).

Adapun, kasus pelecehan MS saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian melalui Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain Polres Jakarta Pusat, pihak Komnas HAM dan LPSK juga turut mengawal kasus tersebut.

Kasus pelecehan seksual dan perundungan yang menimpa MS ini mencuat setelah ia menulis surat terbuka yang kemudian viral di media sosial pada Rabu (1/9/2021).

Dalam surat terbuka itu, MS mengaku sudah menjadi korban perundungan sejak ia bekerja di KPI pada 2012.

Bahkan ia juga sempat mengalami pelecehan seksual oleh lima orang rekan kerjanya pada 2015.