Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Kompas.com - 24/09/2021, 12:42 WIB
Komisioner KPI, Beka Ulung Hapsara dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi, Rabu (22/9/2021) setelah memberikan keterangan terkait penanganan dugaan kasus perundungan dan pelecehan seksual pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS. Humas Komnas HAMKomisioner KPI, Beka Ulung Hapsara dan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi, Rabu (22/9/2021) setelah memberikan keterangan terkait penanganan dugaan kasus perundungan dan pelecehan seksual pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah meminta keterangan dari 8 orang di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait kasus perundungan dan pelecehan seksual yang diduga dialami pegawai berinisial MS.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, hingga kini pihaknya masih terus meminta keterangan dari para pejabat struktural KPI.

“Sudah ada 8 orang dari KPI yang kami mintai keterangan,” kata Beka kepada Kompas.com, jumat (24/9/2021).

Menurut Beka, dari 8 orang tersebut, sudah ada satu wakil ketua dan satu kepala sekretariat di KPI yang sudah memberikan keterangannya terkait kasus MS.

Sementara itu, 6 dari 8 pegawai yang sudah diperiksa Komnas HAM adalah staf di KPI.

“Masih mendalami soal struktur kerja di kpi, relasi antar pegawai dan juga respon terhadap peristiwa,” ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Sebelumnya, pada Rabu (22/9/2021), Komnas HAM memanggil tiga staf KPI yang merupakan teman MS untuk mendapatkan informasi terkait dengan situasi kerja sehari-hari.

Beka menceritakan, dari kesaksian yang didapatkan, MS sempat menceritakan perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya.

“Mereka mendengar langsung dari MS. Kemudian memberi saran pada MS untuk melakukan langkah-langkah yang memang diperlukan,” sebut Beka dikutip dari tayangan YouTube Komnas HAM, Rabu.

Adapun, saat ini dugaan perkara perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi pada MS juga sedang ditangani oleh pihak kepolisian melalui Polres Metro Jakarta Pusat.

Perkara ini bermula dari keterangan tertulis MS yang viral di media sosial pada Rabu (1/9/2021) lalu dan menyita perhatian publik.

Dalam suratnya, MS mengaku mendapatkan tindakan tidak mengenakkan dari rekan kerjanya sejak tahun 2012.

Kemudian MS menceritakan bahwa dirinya sempat mengalami pelecehan seksual dari 5 orang rekan kerjanya di tahun 2015.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.