Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Kompas.com - 20/09/2021, 17:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku keberatan apabila ada yang meminta layanan publik di Papua, terutama kesehatan dihentikan.

Hal tersebut menyusul aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua beberapa waktu lalu yang menyebabkan korban jiwa.

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik, saya keberatan," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Senin(20/9/2021).

Baca juga: Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menurut Muhadjir, apabila pelayanan publik khususnya kesehatan di Papua dihentikan akibat aksi tersebut, maka justru keinginan KKB malah terealisasi.

Sebab, kata dia, kelompok tersebut menginginkan supaya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih bisa terhenti agar memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

"Justru target mereka (KKB) supaya layanan-layanan publik ini berhenti di sana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan,” kata Muhadjir.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berharap para tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan di Papua, termasuk wilayah rawan lainnya tetap bertugas melayani masyarakat.

Pasalnya, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Termasuk pelayanan publik lainnya.

"Saya berharap tenaga kesehatan di Papua termasuk wilayah rawan lainnya agar tetap bertugas dan melayani masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik terutama kesehatan," kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Muhadjir juga mengusulkan agar dilakukan rotasi tenaga kesehatan di Papua dan tidak boleh terjadi kekosongan akibat adanya kejadian tersebut.

Sebab apabila hal itu terjadi, kata dia, maka akan sangat merepotkan dan merugikan masyarakat di sana.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengungkapkan, masyarakat di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, telah menemukan dua orang tenaga kesehatan yang sempat hilang pasca-penyerangan oleh KKB, pada Senin (13/9/2021).

"Rabu (15/9/2021) pukul 15.30 WIT, bertempat di Distrik Kiwirok, telah ditemukan dua orang tenaga medis yang hilang pascapenyerangan oleh KKB," ujar Kamal, melalui rilis, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Dari dua korban penyerangan yang ditemukan di dalam jurang dengan kedalaman 30 meter, salah satunya telah meninggal dunia.

"Pukul 16.30 WIT, personel gabungan tiba di lokasi terlemparnya kedua korban, dan di temukan korban Kristina Sampe Tonapa dalam keadaan hidup, sementara untuk korban lain bernama Gabriela Meilan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kamal.

Aparat keamanan gabungan kemudian mengevakuasi Kristina Sampe Tonapa dari jurang dan selanjutnya dibawa ke Pos Pamtas 403/WP guna mendapatkan perawatan medis.

Namun, jenazah Gabriela Meilan, belum dapat dievakuasi.

"Pada saat akan dilakukan evakuasi terhadap Gabriela Meilan, cuaca memburuk dan medan yang sangat terjal sehingga tim menunda evakuasi pengangkatan jenazah," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com