Kompas.com - 20/09/2021, 10:54 WIB
Menteri PPPA Bintang Puspayoga didampingi Bupati Cianjur Herman Suherman saat berkunjung ke Kabupaten Cianjur, Jumat (3/9/2021). Dok. Humas Kemen PPPAMenteri PPPA Bintang Puspayoga didampingi Bupati Cianjur Herman Suherman saat berkunjung ke Kabupaten Cianjur, Jumat (3/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengecam penyerangan tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Bintang mengatakan, demi tegaknya hak asasi dan keadilan sosial warga Papua, negara harus hadir dan menggunakan kekuatan untuk mengeliminasi semua ancaman.

"Masyarakat khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak untuk dapat hidup aman, bebas dari segala aksi kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa," ujar Bintang dikutip dari siaran pers, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Menurut Bintang, tidak boleh ada toleransi sekecil apa pun terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk perempuan dan anak yang harus bebas dari segala bentuk diskriminasi.

"Saya beserta jajaran Kementerian PPPA, menyatakan duka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan nakes Gabriella Meilani, serta hilangnya Gerald Sokoy yang telah mendedikasikan hidupnya melayani warga pedalaman di Kabupaten Pegunungan Bintang,” ujar Bintang dikutip dari siaran pers, Senin (20/9/2021).

Bintang mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikolog, hukum, dan reintegrasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan di insiden penyerangan tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua oleh KKB tersebut.

Bintang mengatakan, perlindungan harus dilakukan sejalan dengan prinsip The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yakni perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif.

"Itu sangat penting karena hal tersebut telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM,” ujar dia.

Baca juga: KKB Bunuh dan Lecehkan Nakes, Ini Respons Gubernur Papua

Bintang mengatakan, negara wajib untuk melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.