Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan dan Guru di Papua

Kompas.com - 20/09/2021, 10:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengecam penyerangan tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Bintang mengatakan, demi tegaknya hak asasi dan keadilan sosial warga Papua, negara harus hadir dan menggunakan kekuatan untuk mengeliminasi semua ancaman.

"Masyarakat khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak untuk dapat hidup aman, bebas dari segala aksi kekerasan, apalagi sampai menghilangkan nyawa," ujar Bintang dikutip dari siaran pers, Senin (20/9/2021).

Baca juga: Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Menurut Bintang, tidak boleh ada toleransi sekecil apa pun terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk perempuan dan anak yang harus bebas dari segala bentuk diskriminasi.

"Saya beserta jajaran Kementerian PPPA, menyatakan duka cita sedalam-dalamnya atas gugurnya pahlawan kemanusiaan nakes Gabriella Meilani, serta hilangnya Gerald Sokoy yang telah mendedikasikan hidupnya melayani warga pedalaman di Kabupaten Pegunungan Bintang,” ujar Bintang dikutip dari siaran pers, Senin (20/9/2021).

Bintang mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan psikolog, hukum, dan reintegrasi.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan di insiden penyerangan tenaga kesehatan dan guru di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua oleh KKB tersebut.

Bintang mengatakan, perlindungan harus dilakukan sejalan dengan prinsip The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yakni perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif.

"Itu sangat penting karena hal tersebut telah menjadikan segi kemanusiaan perempuan sebagai fokus dari keprihatinan HAM,” ujar dia.

Baca juga: KKB Bunuh dan Lecehkan Nakes, Ini Respons Gubernur Papua

Bintang mengatakan, negara wajib untuk melindungi warga Papua agar bisa menjalani kehidupan dengan normal, tanpa dibayang-bayangi teror dan ketakutan.

Menurut dia, ketika Papua kembali damai dan kondusif, pemerintah bisa tenang melanjutkan pembangunan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, negara pun harus hadir sehingga hukum harus ditegakan untuk menghentikan tindakan yang tidak berperikemanusian dan melanggar HAM.

"Apalagi ketika disertai perusakan fasilitas publik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Aparat penegak hukum harus bertindak dan melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur atas serangkaian aksi teror dan kejahatan kemanusiaan KKB sesuai peraturan perundang yang berlaku," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal mengungkapkan, masyarakat di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, telah menemukan dua orang tenaga kesehatan yang sempat hilang pasca-penyerangan oleh KKB, pada Senin (13/9/2021).

"Rabu (15/9/2021) pukul 15.30 WIT, bertempat di Distrik Kiwirok, telah ditemukan dua orang tenaga medis yang hilang pascapenyerangan oleh KKB," ujar Kamal, melalui rilis, Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Detik-detik Puskesmas Kiwirok Diserang KKB, Barak Dokter Dibakar, Nakes Dianiaya dan Dilecehkan

Dari dua korban penyerangan yang ditemukan di dalam jurang dengan kedalaman 30 meter, salah satunya telah meninggal dunia.

"Pukul 16.30 WIT, personel gabungan tiba di lokasi terlemparnya kedua korban, dan di temukan korban Kristina Sampe Tonapa dalam keadaan hidup, sementara untuk korban lain bernama Gabriela Meilan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kamal.

Aparat keamanan gabungan kemudian mengevakuasi Kristina Sampe Tonapa dari jurang dan selanjutnya dibawa ke Pos Pamtas 403/WP guna mendapatkan perawatan medis. Namun, jenazah Gabriela Meilan, belum dapat dievakuasi.

"Pada saat akan dilakukan evakuasi terhadap Gabriela Meilan, cuaca memburuk dan medan yang sangat terjal sehingga tim menunda evakuasi pengangkatan jenazah," ucap Kamal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com