Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berharap para tenaga dan pelayanan kesehatan di Papua dan wilayah rawan lainnya tetap bertugas melayani masyarakat.

Pasalnya, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut sangat membutuhkan pelayanan kesehatan. Termasuk pelayanan publik lainnya.

Hal tersebut menyusul aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada para tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua beberapa waktu lalu yang menyebabkan korban jiwa.

Baca juga: Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

"Saya berharap tenaga kesehatan di Papua termasuk wilayah rawan lainnya agar tetap bertugas dan melayani masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan publik terutama kesehatan," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Senin(20/9/2021).

Muhadjir juga mengusulkan agar dilakukan rotasi tenaga kesehatan di Papua dan tidak boleh terjadi kekosongan akibat adanya kejadian tersebut.

Sebab apabila terjadi kekosongan nakes, kata dia, akan sangat merugikan masyarakat setempat.

"Yang penting, jangan sampai tenaga kesehatan yang menjadi korban ditarik tapi tanpa ada penggantian. Sebab nanti akan sangat merepotkan dan tentunya merugikan masyarakat," kata dia.

“Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah dan kurang ajar itu anggota KKB. Jangan sampai sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” lanjut Muhadjir.

Muhadjir juga mengaku keberatan apabila ada yang meminta layanan publik di Papua, terutama kesehatan dihentikan akibat kejadian tersebut.

Menurut Muhadjir, apabila pelayanan publik khususnya kesehatan di Papua dihentikan akibat aksi tersebut, justru keinginan KKB malah terealisasi.

“Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi kalau ada yang usul (layanan kesehatan) ditarik, saya keberatan," kata dia.

Sebab, kata dia, kelompok tersebut menginginkan supaya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih bisa terhenti agar memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

"Justru target mereka (KKB) supaya layanan-layanan publik ini berhenti di sana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan,” ucap Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal mengungkapkan, masyarakat di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, telah menemukan dua orang tenaga kesehatan yang sempat hilang pasca-penyerangan oleh KKB, pada Senin (13/9/2021).

"Rabu (15/9/2021) pukul 15.30 WIT, bertempat di Distrik Kiwirok, telah ditemukan dua orang tenaga medis yang hilang pascapenyerangan oleh KKB," ujar Kamal, melalui rilis, Kamis (16/9/2021).

Dari dua korban penyerangan yang ditemukan di dalam jurang dengan kedalaman 30 meter, salah satunya telah meninggal dunia.

Baca juga: Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

"Pukul 16.30 WIT, personel gabungan tiba di lokasi terlemparnya kedua korban, dan di temukan korban Kristina Sampe Tonapa dalam keadaan hidup, sementara untuk korban lain bernama Gabriela Meilan dalam keadaan meninggal dunia," kata Kamal.

Aparat keamanan gabungan kemudian mengevakuasi Kristina Sampe Tonapa dari jurang dan selanjutnya dibawa ke Pos Pamtas 403/WP guna mendapatkan perawatan medis.

Namun, jenazah Gabriela Meilan, belum dapat dievakuasi.

"Pada saat akan dilakukan evakuasi terhadap Gabriela Meilan, cuaca memburuk dan medan yang sangat terjal sehingga tim menunda evakuasi pengangkatan jenazah," kata dia.