Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Kompas.com - 19/09/2021, 12:41 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, pemanggilan Suroto, peternak ayam yang membentangkan poster saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Blitar, Jawa Timur pada Selasa (7/9/2021), sebagai paradoks demokrasi.

Adapun, aksi membentangkan poster itu dilakukan Suroto saat mobil Presiden Jokowi akan meninggalkan lokasi vaksinasi di Kota Blitar. Ia membentangkan poster persis ketika mobil yang dikendarai Jokowi melintas pelan di Jalan Moh Hatta.

Saat itu jendela pintu belakang mobil terbuka dan Jokowi sedang melambaikan tangan ke arah warga.

Baca juga: Mereka yang Ditangkap karena Bentangkan Poster Saat Menyambut Jokowi...

Poster yang dibentangkan Suroto bertuliskan, "Pak Jokowi, Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar."

"Ini yang saya sebut paradoks demokrasi kita, satu sisi seakan-akan diperbolehkan, tapi setelah mengkritik, berekspresi, me-mention nama Pak Presiden tidak ada jaminan apa pun tidak berhubungan dengan kepolisian," ujar Adi dalam diskusi bertajuk "Cerita Suroto Ketemu Jokowi" di YouTube Medcom.id, Minggu (19/9/2021).

Adi mengatakan, paradoks demokrasi yang dimaksud yakni memiliki dua sisi.

Satu sisi di depan berwajah manis seperti halnya pernyataan Presiden yang terbuka dengan kritik yang dikuatkan dengan Undang-Undang 45 tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi

"Tapi, di panggung belakang kan kita tidak bisa menutup mata, banyak orang yang kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum ketika menyangkut persoalan dengan Jokowi," ucap dia.

Baca juga: Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Adi pun mencontohkan kasus lain, misalnya mural di Tangerang yang gambarnya mirip Presiden Jokowi dan pembuatnya langsung dicari oleh polisi.

Selain itu, ada juga mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya di Solo dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

"Sekalipun itu dilepaskan tetapi tindakan represif itu ada," ucap Adi.

Baca juga: Jokowi Tegur Kapolri soal Penghapusan Mural, Kontras: Perbaikan Polri Harus Menyeluruh

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com