Salin Artikel

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Adapun, aksi membentangkan poster itu dilakukan Suroto saat mobil Presiden Jokowi akan meninggalkan lokasi vaksinasi di Kota Blitar. Ia membentangkan poster persis ketika mobil yang dikendarai Jokowi melintas pelan di Jalan Moh Hatta.

Saat itu jendela pintu belakang mobil terbuka dan Jokowi sedang melambaikan tangan ke arah warga.

Poster yang dibentangkan Suroto bertuliskan, "Pak Jokowi, Bantu Peternak Beli Jagung dengan Harga Wajar."

"Ini yang saya sebut paradoks demokrasi kita, satu sisi seakan-akan diperbolehkan, tapi setelah mengkritik, berekspresi, me-mention nama Pak Presiden tidak ada jaminan apa pun tidak berhubungan dengan kepolisian," ujar Adi dalam diskusi bertajuk "Cerita Suroto Ketemu Jokowi" di YouTube Medcom.id, Minggu (19/9/2021).

Adi mengatakan, paradoks demokrasi yang dimaksud yakni memiliki dua sisi.

Satu sisi di depan berwajah manis seperti halnya pernyataan Presiden yang terbuka dengan kritik yang dikuatkan dengan Undang-Undang 45 tentang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi

"Tapi, di panggung belakang kan kita tidak bisa menutup mata, banyak orang yang kemudian berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum ketika menyangkut persoalan dengan Jokowi," ucap dia.

Adi pun mencontohkan kasus lain, misalnya mural di Tangerang yang gambarnya mirip Presiden Jokowi dan pembuatnya langsung dicari oleh polisi.

Selain itu, ada juga mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya di Solo dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian.

"Sekalipun itu dilepaskan tetapi tindakan represif itu ada," ucap Adi.


Kendati demikian, menurut dia, langkah Jokowi memanggil Suroto ke Istana merupakan langkah positif untuk menutupi wacana bahwa presiden antikritik.

Namun, kesan antikritik, kata Adi, juga tidak bisa dihilangkan. Sebab, publik masih menyimpan berbagai luka-luka demokrasi yang belum selesai.

"Ini kan yang dipanggil cuma Pak Suroto, yang lainnya bagaimana? Kalau mau serius kan orang yang mengkritik dipanggil saja, bikin forum tukang kritik presiden, itu jauh lebih mantap," ucap dia.

"Sehingga, apa yang terjadi hari ini, pemanggilan Pak Suroto hanya menutupi kritik yang datang ke Presiden dan Istana termasuk juga kritik ke kepolisian," tutur Adi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/19/12413221/pemanggilan-suroto-ke-istana-dinilai-paradoks-demokrasi-hanya-manis-di-depan

Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke