Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/09/2021, 15:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) membuat Program Kampus Merdeka Pejuang Muda.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, ide awal pembentukan program ini berasal dari adanya keluhan berbagai pihak atas data kemiskinan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kemudian saat itu sebetulnya maksudnya waktu itu saya mau meminta izin ke Pak Mendikbud untuk bagaimana kita bisa mengajak perguruan tinggi untuk ikut bergabung dalam program perbaikan data ini,” kata Risma dalam acara “Peluncuran Program Kampus Merdeka Pejuang Muda”, Jumat (17/9/2021).

Berdasarkan hal tersebut, Risma kemudian menggandeng Kemendikbud Ristek mewujudkan ide tersebut melalui Program Kampus Merdeka.

Baca juga: Tanggapi Kades Terima Bansos, Risma: Pemutakhiran DTKS Wewenang Penuh Pemda

Kampus Merdeka merupakan program Kemendikbud Ristek yang ditujukan untuk mendorong pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel serta mahasiswa berkesempatan terjun langsung ke dunia kerja.

“Tapi yang terjadi saat kemudian kita berdiskusi dengan Pak Mendikbud ternyata kemudian Pak Mendikbud menyampaikan bahwa ada Program Kampus Merdeka,” tutur dia.

Menurut Risma, ada lima katagori dari Program Kampus Merdeka Pejuang Muda.

Pertama, terkait topik pengembangan program bantuan sosial.

Sebab, menurutnya, mahasiswa bisa mulai ikut berperan menganalisa data terkait banyaknya pengaduan masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial.

Baca juga: DTKS Perlu Diperbarui untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

“Nah ini maka mahasiswa akan bisa menganalisa itu apakah data yang kita sampaikan ini sudah tepat apa belum, artinya ini mahasiwa sebagai penjaga quality insurance-nya,” ucapnya.

Kedua, terkait pemberdayaan fakir miskin dan lansia, khususnya dalam rangka percepatan mpercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Ketiga, terkait topik pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Kemudian, terkait fasilitas untuk kepentingan umum.

Risma mencontohkan, fasilitas umum bisa dimaksimalkan penggunaannya demi kepentingan umum sehingga tidak hanya difungsikan sebagai ruang pertemuan atau balai RW.

“Di suatu tempat tertentu misalkan di komunitas adat terpencil, komunitas umum yang dibangun juga bisa digunakan untuk sekolah misalkan, atau perpustakaan, sehingga masyarakat di tempat yang memang tidak memungkinkan mengakses pendidikan jauh,” ucapnya.

"Maka bisa menggunakan fasilitas kepentingan umum ini untuk fasilitas sosial, untuk pendidikan. Juga mungkin untuk pemberdayaan ekonomi, misalkan bisa digunakan untuk pusat koperasi dan lain-lain," imbuhnya.

Baca juga: Wapres Minta Mensos Segera Selesaikan Pemutakhiran DTKS

Ia berharap, Program Pejuang Muda Kampus Merdeka dapat menghasilkan mahasiswa yang dapat memberikan solusi tepat dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

“(Menghasilkan mahasiswa yang) bisa memahami bagaimana kemiskinan itu terjadi dan kemudian bagaimana menyelesaikannnya dengan mencari akar masalah itu.,” ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Bantah Tudingan JPU Diduga Bohong soal Luhut ke Luar Negeri saat Sidang Haris-Fatia

Kejagung Bantah Tudingan JPU Diduga Bohong soal Luhut ke Luar Negeri saat Sidang Haris-Fatia

Nasional
Ditanya Kemungkinan Menkominfo Akan Kembali Diisi Politisi Nasdem? Jokowi: Belum

Ditanya Kemungkinan Menkominfo Akan Kembali Diisi Politisi Nasdem? Jokowi: Belum

Nasional
Pengusaha Indonesia Diajak Berinvestasi di Destinasi Wisata Arab Saudi

Pengusaha Indonesia Diajak Berinvestasi di Destinasi Wisata Arab Saudi

Nasional
Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

Koalisi Perubahan Beda Suara soal Cawapres Anies, Demokrat Dinilai Masih Setengah Hati

Nasional
Pimpinan KPK Pasrah ke Jokowi soal Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Jadi 5 Tahun

Pimpinan KPK Pasrah ke Jokowi soal Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Jadi 5 Tahun

Nasional
Hadiri TTGN XXIV, Menteri Desa PDTT Siap Kawal Inovator Desa Dapatkan HAKI

Hadiri TTGN XXIV, Menteri Desa PDTT Siap Kawal Inovator Desa Dapatkan HAKI

Nasional
DPR: RUU KIA Bakal Atur Penyelenggaraan Kesejahteraan serta Pendidikan Ibu dan Anak Secara Komprehensif

DPR: RUU KIA Bakal Atur Penyelenggaraan Kesejahteraan serta Pendidikan Ibu dan Anak Secara Komprehensif

Nasional
Nurul Ghufron Bantah Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Terkait Politik

Nurul Ghufron Bantah Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Terkait Politik

Nasional
Ditanya Wartawan Kapan Lantik Menkominfo Definitif, Jokowi: Belum

Ditanya Wartawan Kapan Lantik Menkominfo Definitif, Jokowi: Belum

Nasional
Berkunjung ke Malaysia, Jokowi Bakal Bahas Isu Perbatasan dan Perlindungan PMI

Berkunjung ke Malaysia, Jokowi Bakal Bahas Isu Perbatasan dan Perlindungan PMI

Nasional
Karhutla Diproyeksi Lebih Besar, Kepala BNPB Bertolak ke Riau Pagi Ini

Karhutla Diproyeksi Lebih Besar, Kepala BNPB Bertolak ke Riau Pagi Ini

Nasional
Soal Perpanjangan Jabatan KPK, Jokowi: Masih dalam Kajian Menko Polhukam

Soal Perpanjangan Jabatan KPK, Jokowi: Masih dalam Kajian Menko Polhukam

Nasional
Problematika Putusan MK tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Problematika Putusan MK tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar dan Sikap Partai Koalisi Perubahan

AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar dan Sikap Partai Koalisi Perubahan

Nasional
Jokowi Melawat ke Singapura dan Malaysia Selama Dua Hari

Jokowi Melawat ke Singapura dan Malaysia Selama Dua Hari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com