Kompas.com - 16/09/2021, 08:53 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah) dan sejumlah perwakilan pegawai  yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz. 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (tengah) dan sejumlah perwakilan pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

Semuanya diberhentikan setelah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya, KPK menyatakan ada 75 pegawai yang TMS usai mengikuti TWK, 51 di antaranya dinilai merah dan akan diberhentikan.

Dari 51 pegawai tersebut, ada satu pegawai yang memasuki purnatugas per Mei 2021, sehingga pegawai itu tidak ikut diberhentikan dengan hormat.

Baca juga: Giri Suprapdiono Istilahkan Pemecatan Pegawai KPK G30STWK

Sementara itu, ada 24 pegawai lainnya dianggap masih bisa dibina dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara.

Namun, dari 24 pegawai tersebut, hanya 18 orang yang bersedia mengikuti diklat dan lulus menjadi ASN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Memberhentikan dengan hormat 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (15/9/2021).

"Enam pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan diberi kesempatan mengikuti Diklat namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi ASN dan akan diberhentikan dengan hormat,” kata Alex.

Baca juga: 56 Pegawai KPK Akan Diberhentikan, Firli Ucapkan Terima Kasih


Alasan memilih 30 September

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, pegawai KPK adalah ASN.

Peralihannya dari pegawai menjadi ASN dilaksanakan sesuai dengan desain manajemen ASN yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, dalam waktu 2 tahun sejak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019.

Batas akhir KPK pegawai KPK harus menjadi ASN adalah 1 November 2021. Namun, KPK memilih 30 september 2021 untuk memberhentikan pegawai yang tidak lolos tersebut.

“KPK dimandatkan berdasarkan Pasal 69 B dan 69 C UU 19/2019 itu paling lama dua tahun. Namanya paling lama, anda boleh menyelesaikan sekolah maksimal 4 tahun, kalau bisa satu tahun kan alhamdulilah,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Baca juga: Tawaran Bekerja di BUMN Dinilai Jadi Strategi Gembosi Perlawanan Pegawai KPK

Adapun polemik TWK ini berujung pada pengujian materi penyelenggaraan alih status tersebut di dua lembaga peradilan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Kriteria Vaksin Booster untuk Masyarakat Umum Menurut ITAGI

Nasional
Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

Nasional
Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Panglima TNI: Masih Ada Warga Enggan Disuntik Vaksin Covid-19 karena Hoaks

Nasional
Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Eks Jubir Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika, Gabung ke PKS

Nasional
Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Airlangga: Kesembuhan dari Covid-19 di Indonesia 96,2 Persen, Lebih Tinggi dari Global

Nasional
Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Saat Dua Bupati Terjaring OTT KPK dalam Sepekan...

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang 'Reshuffle' Setelah PAN Merapat

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang "Reshuffle" Setelah PAN Merapat

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Atasi Pandemi dengan PSBB hingga Berbagai Bentuk PPKM

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Tahun Kedua Ma'ruf Amin Jadi Wapres, Ketidakpuasan Publik dan Upaya Memperbaikinya

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Catat Kelanjutan Pemburukan Pemberantasan Korupsi

Nasional
UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

UPDATE: 248.113 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.