Potensi Cuaca Ekstrem, Ketua DPR Minta Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi terkait potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan mengenai potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah dalam sepekan ke depan. Peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah berlaku mulai 14 hingga 20 September 2021.

"Pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah antisipasi bencana sedini mungkin untuk melindungi rakyat dari potensi bencana," kata Puan, melalui keterangan pers, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: BMKG: Jakarta dan Wilayah Lain, Waspada Potensi Cuaca Ekstrem dan Banjir Sepekan ke Depan

Hasil analisis BMKG menyebutkan, cuaca ekstrem terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin.

Puan berharap, pemerintah bersiap dalam menghadapi potensi bencana dampak dari cuaca ekstrem akibat berbagai fenomena alam itu.

"Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai langkah upaya penyelamatan rakyat dari potensi bencana," ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini mengingatkan seluruh instansi atau lembaga di daerah agar saling bersinergi untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat

"Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan biarkan masyarakat menunggu jika terjadi bencana," kata dia.

Baca juga: Banten, DKI, Jabar, Jatim Siaga Cuaca Ekstrem, Berpotensi Banjir hingga Tanah Longsor

Puan juga mengingatkan bahwa BMKG juga menetapkan sejumlah wilayah yang berada pada status siaga banjir periode 13-15 September 2021.

Provinsi yang ditetapkan siaga banjir di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Ketua DPP PDI-P itu meminta agar jajaran pemerintah di daerah-daerah berstatus siaga banjir itu untuk selalu siap sedia.

Dalam hal ini, kata Puan, butuh koordinasi antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di setiap wilayah yang berjalan intens guna memastikan kondisi rakyat.

"Siapkan infrastruktur fisik maupun SDM semaksimal mungkin. Optimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan manakala terjadi banjir. Jangan sampai ada kata kecolongan, anomali alam, dan sebagainya," tuturnya.

Baca juga: Daftar Wilayah Waspada Hujan Lebat dan Cuaca Ekstrem 20 Hari ke Depan

Selain langkah jangka pendek, tambah Puan, pemerintah juga perlu menyiapkan aspek jangka panjang. Dengan demikian, dampak bencana alam bisa diminimalisasi.

"Bisa melalui bantuan teknologi dalam upaya mitigasi, perlu terus ditingkatkan sistem informasi, deteksi dini perkiraan cuaca supaya lebih akurat, sehingga rakyat dapat mengantisipasinya," ucap Puan.