Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Pemulihan Sektor Pariwisata, Pemerintah Tetap Prioritaskan Aspek Kesehatan dan Keselamatan

Kompas.com - 15/09/2021, 14:00 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan Ma'ruf di acara Hybrid Event Leaders Summit Asia, Global Tourism Forum (GTF) 2021, bertajuk Reset, Revive, Refresh Tourism, Rabu (15/9/2021).

"Dalam upaya pemulihan pariwisata tahun 2021, pemerintah Indonesia tetap memberikan prioritas pada aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Ma'ruf. 

Baca juga: Pariwisata Antarnegara Diharapkan Berkolaborasi Saat Perbatasan Dibuka

Prioritas tersebut antara lain mengenai penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19. Ma'ruf mengatakan, pemerintah sangat berharap program vaksinasi dapat menjadi basis kuat menuju pemulihan sektor pariwisata.

Selain itu, vaksinasi diharapkan dapat menciptakan optimisme masyarakat dalam perbaikan ekonomi. "Namun tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan.

"Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi industri pariwisata global," kata dia.

Data Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) menunjukkan, jumlah wisatawan internasional menurun 74 persen secara global akibat pandemi dengan kehilangan potensi pendapatan mencapai 1,3 triliun dollar AS.

Baca juga: Industri Pariwisata Makin Pulih di Kuartal Kedua 2021

Selain itu, 100-120 juta pekerja pariwisata juga tercatat harus kehilangan pekerjaan.

Di wilayah Asia dan Pasifik, kata dia, penurunan paling drastis terjadi yakni mencapai 84 persen.

"Untuk Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2020 hanya mencapai 4,02 juta kunjungan atau turun 75,03 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 16,11 juta kunjungan," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com