Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2021, 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan Ma'ruf di acara Hybrid Event Leaders Summit Asia, Global Tourism Forum (GTF) 2021, bertajuk Reset, Revive, Refresh Tourism, Rabu (15/9/2021).

"Dalam upaya pemulihan pariwisata tahun 2021, pemerintah Indonesia tetap memberikan prioritas pada aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat," kata Ma'ruf. 

Baca juga: Pariwisata Antarnegara Diharapkan Berkolaborasi Saat Perbatasan Dibuka

Prioritas tersebut antara lain mengenai penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi Covid-19. Ma'ruf mengatakan, pemerintah sangat berharap program vaksinasi dapat menjadi basis kuat menuju pemulihan sektor pariwisata.

Selain itu, vaksinasi diharapkan dapat menciptakan optimisme masyarakat dalam perbaikan ekonomi. "Namun tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menjelaskan, sektor pariwisata menjadi sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan.

"Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi industri pariwisata global," kata dia.

Data Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) menunjukkan, jumlah wisatawan internasional menurun 74 persen secara global akibat pandemi dengan kehilangan potensi pendapatan mencapai 1,3 triliun dollar AS.

Baca juga: Industri Pariwisata Makin Pulih di Kuartal Kedua 2021

Selain itu, 100-120 juta pekerja pariwisata juga tercatat harus kehilangan pekerjaan.

Di wilayah Asia dan Pasifik, kata dia, penurunan paling drastis terjadi yakni mencapai 84 persen.

"Untuk Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2020 hanya mencapai 4,02 juta kunjungan atau turun 75,03 persen dibandingkan tahun 2019 yang tercatat 16,11 juta kunjungan," kata Ma'ruf.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com