Kompas.com - 03/09/2021, 15:32 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memiliki 16 catatan penting terhadap draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pengacara publik LBH Jakarta, Citra Referandum mengatakan, 16 catatan itu adalah:

Pertama, hilangnya asas dan tujuan pembentukan undang-undang membuat arah penghapusan kekerasan seksual menjadi tidak jelas.

Kedua, dihapusnya tindak pidana perbudakan seksual.

"Ketiga, dihapusnya tindak pidana pemaksaan perkawinan. Keempat, ketentuan mengenai pemaksaan aborsi dihilangkan," kata Citra dalam keterangan pers, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Draf Awal RUU PKS, Ada Aturan Rehabilitasi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Kelima, tidak adanya tindak pidana pemaksaan pelacuran.

Keenam, pengubahan nomenklatur tindak pidana perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual telah mereduksi pemaknaan atas tindakan perkosaan itu sendiri.

Ketujuh, tidak dimuatnya tindak pidana kekerasan berbasis gender online.

Kedelapan, menyamakan unsur kekerasan seksual terhadap korban dewasa dan anak.

Kesembilan, tidak diaturnya pidana berupa tindakan bagi pelaku.

Kesepuluh, tidak adanya perlindungan khusus bagi korban dengan disabilitas.

Baca juga: Perubahan Draf RUU PKS Dinilai Bisa Lemahkan Substansi Utama

Kesebelas, hilangnya pengaturan yang mewajibkan pemerintah dalam pemenuhan hak korban adalah bukti nyata negara lari dari tanggung jawab.

Kedua belas, tidak diaturnya hak-hak korban, keluarga korban, saksi dan ahli membuat mereka berada dalam posisi rentan ketika menjalani proses penegakan hukum.

"Ketiga belas, tidak adanya kewajiban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk melindungi dan memenuhi hak-hak korban," ucap Citra.

"Keempat belas, arah upaya pencegahan tidak diatur secara komprehensif dalam draf sehingga tindakan preventif yang seharusnya menjadi perhatian serius menjadi terabaikan," kata dia.

Kelima belas, tidak dimuatnya larangan aparat penegak hukum (APH) melakukan tindakan diskriminatif dalam proses penegakkan hukum tindak kekerasan seksual sama halnya mengamini status quo yang tidak berpihak pada korban.

Keenam belas, menghilangkan peran paralegal sebagai pendamping korban kekerasan seksual.

Baca juga: Draf RUU PKS Mulai Dibahas, Komnas Perempuan Sebut Ada 4 Isu yang Belum Terakomodasi

Citra meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR terbuka terhadap masukan dan saran publik yang memiliki visi besar untuk menghapuskan kekerasan seksual melalui RUU PKS.

Ia pun berharap catatan LBH Jakarta terhadap RUU PKS dapat diakomodasi oleh Baleg DPR.

"Kami meminta Baleg DPR segera membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dengan melibatkan secara aktif korban, pendamping, kelompok masyarakat dan ahli yang konsisten mendorong pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual untuk merumuskan kebijakan pasal demi pasal terhadap RUU PKS," ujarnya.

Baca juga: Komnas Perempuan Minta Baleg Libatkan Publik Bahas RUU PKS

Dikutip dari Kompas.id, Baleg DPR akhirnya memulai dari awal proses RUU PKS dengan draf baru yang disusun oleh tim tenaga ahli pada 30 Agustus 2021.

Dibandingkan dengan draf sebelumnya, pada draf rancangan undang-undang yang baru, ada beberapa perubahan, baik usulan judul maupun jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yang akan diatur.

Misalnya, pada judul, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru, judul yang diusulkan "RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual" atau tidak menggunakan kata "penghapusan" sebagaimana draf RUU sebelumnya yang berjudul "Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual".

Selain itu, pada draf awal RUU yang dibahas Baleg, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur hanya lima, yakni Pelecehan Seksual (Pasal 2), Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi (Pasal 3), Pemaksaan Hubungan Seksual (Pasal 4), Eksploitasi Seksual (Pasal 5), dan tindak pidana kekerasan seksual yang disertai dengan perbuatan pidana lain (Pasal 6).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fit And Proper Test Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Fit And Proper Test Capim KPK di Komisi III, Sejumlah Fraksi Lakukan Rotasi

Nasional
Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Pengacara Bharada E dan Deolipa Ribut di PN Jakarta Selatan Saat Tentukan Jadwal Sidang

Nasional
Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Ditanya soal Tak Ada Jalan Nasional di Halmahera Barat, Jokowi: dari Sabang-Merauke Semuanya Butuh

Nasional
Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Komisi III Harap Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Bisa Diumumkan Hari Ini

Nasional
BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

BPOM Sebut Izin Penggunaan Darurat Vaksin Merah Putih Keluar Awal Oktober

Nasional
MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

MAKI Minta SBY dan AHY Imbau Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Beredar Video Temuan Uang Rp 50 Miliar di Rumah Hasto Kristiyanto, KPK Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat 'Fit and Proper Test'

Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat "Fit and Proper Test"

Nasional
Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Nasional
Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Nasional
KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Nasional
Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Nasional
Berkas Perkara 'Obstruction of Justice' Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Berkas Perkara "Obstruction of Justice" Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.