Pembubaran BSNP Dikritik Salahi UU Sisdiknas, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Kompas.com - 03/09/2021, 15:21 WIB
Sejumlah murid sekolah dasar mengikuti belajar tatap muka di Dumai, Riau, Kamis (26/8/2021). Pembelajaran tatap muka di daerah tersebut kembali dibuka untuk semua kelas sebanyak dua kali pertemuan dalam seminggu dan durasi belajar selama dua jam di sekolah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa. ANTARA FOTO/Aswaddy HamidSejumlah murid sekolah dasar mengikuti belajar tatap muka di Dumai, Riau, Kamis (26/8/2021). Pembelajaran tatap muka di daerah tersebut kembali dibuka untuk semua kelas sebanyak dua kali pertemuan dalam seminggu dan durasi belajar selama dua jam di sekolah. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pihak mengkritik pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) karena dinilai menyalahi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ristek, Anang Ristanto mengatakan, Pasal 35 UU Sisdiknas mengatur pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Selanjutnya, ia menegaskan penjelasan Pasal 35 menyebutkan bahwa badan tersebut bersifat mandiri.

Baca juga: Pengamat Pendidikan Nilai Pembubaran BSNP Bertentangan Amanat UU Sisdiknas

Namun, Anang menyebut saat ini ada terdapat badan akreditasi yang membantu pengembangan standar nasional pendidikan serta memantau dan melaporkan pencapaiannya secara nasional melalui akreditasi.

Ketiga badan yang dimaksudnya adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

“Selaras dengan penataan tugas dan fungsi Kemdikbud Ristek, badan sebagaimana dimaksud pada UU Sisdiknas tersebut adalah badan akreditasi,” kata Anang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Anang menambahkan, merujuk Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dituliskan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan dapat melibatkan pakar.

Oleh karena itu, Kemdikbud Ristek akan menyesuaikan tugas dan fungsi BSNP menjadi Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan untuk memastikan keberlanjutan keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan terkait standar nasional pendidikan.

Lebih lanjut, menurut Anang, pihaknya akan mengundang seluruh anggota BSNP untuk menjadi anggota Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca juga: BSNP Dibubarkan, Azyumardi: Blunder dan Kemunduran Pendidikan Bangsa

“Dewan tersebut akan bertugas memberi pertimbangan kepada Mendikbud Ristek mengenai standar nasional pendidikan,” tegas Anang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.