NIK dan Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Anggota DPR: Sudah Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, persoalan pelindungan data pribadi dalam situasi darurat, terlebih data pribadi Presiden Joko Widodo ikut bocor di tengah publik.

"Saat ini sudah menyangkut data data seorang Presiden, maka ini sudah darurat dan tidak boleh dibiarkan terjadi lagi," kata Sukamta saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, berulangnya kasus kebocoran data di berbagai tingkatan setidaknya menunjukkan empat hal.

Baca juga: NIK Jokowi Beredar, Menkes: Sekarang Sudah Dirapikan dan Data Para Pejabat Ditutup

Pertama, hal itu bisa disebabkan tidak adanya kepedulian dari pengelola data.

Ia mencontohkan kasus kebocoran data e-HAC yang hanya disimpan di situs web tanpa pengamanan.

"Ini menunjukkan pengelola data ignorance soal perlunya perlunya melindungi data warga negara yang dia kelola," ujar Sukamta.

Kedua, menurut Sukamta, boleh jadi disebakan kemampuan pengamanan yang tidak cukup, baik dari sistemnya maupun manusianya.

Ia menyebutkan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate telah berulang kali menjamin bahwa sistem dan manusianya sudah memenuhi standar dan disertifikasi, tetapi hal itu tidak terbukti karena nyatanya kebocoran data terus terjadi.

Ketiga, bisa jadi ada kesengajaan untuk membocorkan data dengan berbagai motif. Sedangkan yang keempat, kebocoran terjadi karena tidak kuatnya lembaga pemantau, pengawas, dan pengarah.

"Bisa jadi sertifikasi yang dikeluarkan tidak memadai atau tidak sebanding dengan keterampilan pengelolanya. Selama ini pengawasan dan sertifikasi dilakukan oleh Kominfo. Dan ini sudah terbukti tidak berfungsi dan tidak berjalan dengan memadai," kata Sukamta.

Baca juga: NIK Jokowi Dipakai untuk Bocorkan Sertifikat Vaksinasinya, Dukcapil Ingatkan Sanksi Pidana

Ia pun menegaskan, pemerintah mesti menunjukkan niat baik untuk menyetujui keberadaan lembaga pengawas otoritas pengelola data pribadi yang kuat dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Yang bisa mendorong perubahan ini adalah good will dari pemerintah dengan dimulai dari payung hukum yang kuat, yakni UU dalam hal ini UU PDP dengan lembaga pengawas otoritas pengelola data pribadi, atau lembaga pengawas OPDP yang kuat," ujar Sukamta.

"Mau sampai kapan dan seberapa parah persoalan ini akan dibiarkan?" kata dia.

Nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo beredar di dunia maya.

Informasi itu menjadi perbincangan warganet karena menampilkan NIK secara lengkap, yakni 16 digit angka dan informasi pribadi Jokowi secara rinci.