BSNP Dibubarkan, Azyumardi: Blunder dan Kemunduran Pendidikan Bangsa

Kompas.com - 02/09/2021, 21:41 WIB
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. KOMPAS/KRISTIANTO PURNOMOGuru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra angkat bicara soal pembubaran instansi Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Azyumardi menilai, pembubaran BSNP membuat pendidikan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah.

“Pendidikan sepenuhnya dikuasai pemerintah tanpa kontrol lagi dari lembaga independen BSNP yang mewakili masyarakat pendidikan,” kata Azyumardi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/9/2021).

Baca juga: Nadiem Bubarkan BSNP, Anggota DPR: Merebut Hak Partisipasi Masyarakat

Lebih lanjut, ia menyebut, pembubaran tersebut juga mencerminkan semakin menguatnya resentralisasi dan birokratisasi pendidikan nasional.

Sebab, selama ini BSNP memiliki banyak anggota yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat.

Menurut dia, pembubaran ini merupakan keblunderan dan kemunduran dari pendidikan di Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dengan keterbatasan kapasitas pemerintah untuk benar-benar memajukan pendidikan nasional, pembubaran BSNP adalah blunder dan setback bagi pendidikan bangsa,” tegas dia.

Sebagai informasi, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim resmi membubarkan BSNP melalui Peraturan Mendikbud-Ristek Nomor 28 Tahun 2021 yang telah diundangkan sejak 24 Agustus 2021.

Baca juga: Ketua Komisi X Nilai Keputusan Nadiem Bubarkan BSNP Terburu-buru

Padahal, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga sudah memuat aturan tentang adanya suatu badan standarisasi nasional dan lembaga independen akreditasi satuan pendidikan.

Adapun, Pasal 35 ayat 3 UU 20/2003 berbunyi: “Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan."

Pasal 60 ayat 2 UU 20/2003: “Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik." 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.