Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II DPR: Pemilu 2024 Sangat Mahal, Biayanya Tak Kurang dari Rp 150 Triliun

Kompas.com - 02/09/2021, 19:34 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memperkirakan biaya Pemilu Serentak 2024 bisa mencapai Rp 150 triliun.

Hal itu disampaikannya dalam webinar yang diadakan oleh Indonesia Public Institute (IPI), Selasa (2/9/2021).

“Pemilu ini nanti adalah pemilu yang sangat mahal, saya sebagai penghitung sebetulnya dari pengajuan yang diajukan KPU dan Bawaslu lalu apakah pembiayaannya dari APBN atau APBD itu tidak kurang dari Rp 150 triliun,” terang Doli.

Baca juga: Tantangan Pemilu Serentak 2024, dari Bentuk Surat Suara, hingga Antisipasi jika Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Menurut Doli, angka yang besar itu mestinya dapat memotivasi agar penyelenggaraan pemilu makin berkualitas.

“Jadi kita harus mempersiapkan sedemikian rupa secara prinsip dan teknis, ada pembaharuan, peningkatan kualitas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya,” kata dia.

Selain dana yang mahal, Doli juga menggarisbawahi masalah pemilu yang terus menerus berulang, yaitu terkait dengan Daftar pemilih Tetap (DPT).

“Ini isu klasik sebetulnya, ada di setiap pemilu. Saya kira persoalan DPT ini bisa diminimalisir ketika memang negara atau pemerintah punya database kependudukan yang baik, valid, terintegrasi dan sistem pengelolaannya terkelola dengan baik,” ungkap dia.

Doli berharap di sisa waktu yang dimiliki sebelum Pemilu Serentak 2024 dimulai pemerintah bisa menyelesaikan semua persoalan terkait data kependudukan.

“Kalau di waktu 1-3 tahun ini bisa diselesaikan pemerintah, itu akan sangat membantu dan mengurangi kerumitan penyelenggara pemilu terutama masalah DPT,” imbuh dia.

Baca juga: KPU Sarankan Tahapan Pemilu Serentak 2024 Dimulai 30 Bulan Sebelum Pemungutan Suara

Sebelumnya diketahui Doli mengatakan bahwa tahapan Pemilu Serentak 2024 akan dimulai pada Januari 2022.

Adapun jadwal itu kemungkinan akan diresmikan pada 6 September 2021 dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama para penyelenggara pemilu.

Doli juga menuturkan bahwa pihaknya menetapkan pencoblosan Pimeilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) pada 21 Februari 2024.

Sementara itu pilkada serentak baru akan dilaksanakan sembilan bulan setelahnya yaitu pada 27 November 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com