Tim Kuasa Hukum ICW Sebut Moeldoko Salah Melihat Konteks Penelitian ICW

Kompas.com - 31/08/2021, 23:29 WIB
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur usai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko salah melihat konteks penelitian yang dilakukan kliennya.

Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum ICW menanggapi pernyataan Moeldoko yang akan melaporkan kliennya ke pihak kepolisian.

“ICW sudah berulang kali menjelaskan bahwa hasil penelitian ICW tidak menuding pihak tertentu mana pun, terlebih Moeldoko, mencari keuntungan melalui peredaran Ivermectin,” terang anggota tim kuasa hukum ICW, Muhammad Isnur, dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Moeldoko Akan Lapor Polisi, ICW: Silakan Saja, tetapi Kami Menyayangkan

Isnur menyebut, penjelasan itu sudah disampaikan sebanyak tiga kali melalui surat jawaban atas somasi yang dilayangkan pihak Moeldoko pada ICW.

Selain itu, lanjut Isnur, dalam penelitian berjudul "Polemik Ivermectin: Berburu Rente di Tengah Krisis" selalu menggunakan kata indikasi dan dugaan.

“Yang digambarkan ICW adalah indikasi konflik kepentingan antara pejabat publik dengan pihak swasta, bukan personal atau individu,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Isnur menegaskan, ICW juga sudah menyampaikan permintaan maaf dan mengklarifikasi bahwa informasi tentang adanya kerjasama antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan PT Noorpay Perkasa terkait ekspor beras adalah sebuah misinformasi.

“Mengenai ekspor beras, bagi kami pihak Moeldoko terus menerus mendaur ulang isu tersebut. Padahal dalam berbagai kesempatan kami sudah tegas menyampaikan pernyataan itu adalah misinformasi,” paparnya.

“Karena yang benar adalah mengirimkan kader HKTI atau petani ke Thailand untuk mengikuti program pelatihan,” sambung Isnur.

Baca juga: Kuasa Hukum Moeldoko Sebut Segera Laporkan 2 Aktivis ICW ke Polri

Terkait upaya hukum yang akan dilakukan Moeldoko dengan melaporkan ICW ke pihak kepolisian, Isnur menyampaikan bahwa hal itu sah dilakukan oleh siapapun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Prabowo Maju Capres 2024, Gerindra: Harapan Masyarakat Begitu Besar

Nasional
Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Sering Sulit Akses Siaran TV Analog, Masyarakat Kalteng Sambut Baik Peralihan ke Digital

Nasional
Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies, tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.