J Danang Widoyoko
Sekjen Transparansi Internasional Indonesia

Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, Senior Expert Visi Integritas

Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Penerimaan Cukai

Kompas.com - 30/08/2021, 09:17 WIB
Mural antikorupsi di Jalan Jenderal Gatoto Subroto, Jakarta, Sabtu (16/3/2013). KOMPAS/WAWAN H PRABOWOMural antikorupsi di Jalan Jenderal Gatoto Subroto, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

PEMERINTAH Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah menyusun kebijakan pencegahan korupsi dalam bentuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Kehadiran Stranas PK diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Stranas PK adalah kebijakan pencegahan korupsi terpadu yang menjadi acuan bagi kementerian, lembaga dan badan-badan pemerintah lainnya.

Kebijakan pencegahan korupsi ini melibatkan KPK dan sejumlah kementerian dan badan negara terkait lainnya.

Stranas PK terbaru saat ini adalah aksi pencegahan korupsi untuk tahun 2021-2022. Ada tiga fokus dan 12 rencana aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan hingga dua tahun mendatang.

Ketiga fokus dalam Stranas PK yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum, serta reformasi birokrasi.

Fokus pengelolaan keuangan negara, pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni penerimaan dan belanja.

Korupsi pada sisi penerimaan negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran.

Korupsi pada sisi belanja terutama pada proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional.

Dari selusin rencana aksi pencegahan korupsi, salah satu aksi yang penting mendapat perhatian yaitu aksi peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan cukai.

Turunan dari aksi ini antara lain optimalisasi penerimaan dari cukai. Agar target optimalisasi penerimaan dari cukai tercapai, tim Stranas PK lalu menetapkan 13 kegiatan kunci yang akan dilaksanakan pada 2021-2022.

Pencantuman optimalisasi penerimaan negara dari cukai sebagai sub-aksi Stranas PK tahun 2021-2022 ini merupakan aksi baru yang patut mendapat apresiasi dan perlu dikawal sampai tahap implementasi.

Setidaknya ada dua alasan mengapa aksi pencegahan korupsi, khususnya untuk optimalisasi penerimaan negara dari cukai, penting mendapat perhatian.

Pertama, cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tetap tumbuh positif dan mencapai sekitar 10 persen dari total penerimaan pajak negara setiap tahunnya.

Realisasi penerimaan dari cukai umumnya berhasil melebihi nilai yang ditargetkan pemerintah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Nasional
Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Nasional
BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.