Kompas.com - 26/08/2021, 12:16 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Beny Tjokrosaputro bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATerdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang juga Direktur Utama PT Hanson Internasional Tbk Beny Tjokrosaputro bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/6/2020). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, Direktur PT Maxima Integra Joko Hartomo Tirto.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup dalam perkara korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan putusan pengadilan yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung.

Keduanya telah dieksekusi oleh jaksa eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Benny Tjokro dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Sementara itu, Heru Hidayat menjalani hukuman penjara seumur hidup di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang.

Mendapatkan vonis tersebut, sampai kapan Benny dan Heru harus dipenjara?

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zaenur Rohman, terpidana penjara seumur hidup akan menjalani masa tahanan selama sisa hidupnya. Artinya, hingga terpidana meninggal dunia.

"Kalau seseorang divonis seumur hidup, maka seumur hidupnya menjalani pidana. Jadi ia akan menghabiskan sisa hidupnya di lapas," kata Zaenur saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Terpidana Seumur Hidup Benny Tjokro dan Heru Hidayat Dieksekusi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketentuan pidana penjara seumur hidup ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal itu, ada dua jenis pidana penjara, yakni seumur hidup dan selama waktu tertentu.

Dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dinyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun.

Zaenur pun berpendapat, hukuman pidana penjara seumur hidup kepada Benny Tjokro dan Heru Hidayat dalam kasus korupsi Jiwasraya merupakan putusan tepat. Sebab, perbuatan keduanya memiliki tingkat keseriusan yang tinggi.

Baca juga: Upaya Kasasi Ditolak MA, Kuasa Hukum Benny Tjokro dan Heru Hidayat Kecewa

Mereka terbukti korupsi bersama dengan tiga mantan pejabat Jiwasraya yakni Direktur Utama Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Perkara tersebut juga menyeret Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Perbuatan mereka dinilai telah merugikan negara hingga Rp 16 triliun.

"Tingkat keseriusan perbuatan tinggi, juga dampak besar yang dialami berbagai pihak, mulai dari negara yang mengalami kerugian keuangan, nasabah, dan dunia asuransi," tuturnya.

Baca juga: Soal Pembatalan Dakwaan 13 MI Kasus Jiwasraya, JPU Dinilai Tak Profesional

Selain itu, berdasarkan catatan Kompas.com pada 1 Juli 2014, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda mengatakan, terpidana seumur hidup tidak bisa mendapatkan pengurangan hukuman saat menjalani masa pidana.

Kecuali, jika presiden memberinya grasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.