Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Tegaskan Vaksinasi Covid-19 Gratis, Lapor jika Ada yang Berbayar

Kompas.com - 25/08/2021, 06:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh warga.

Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya praktik vaksinasi berbayar.

"Pemerintah memastikan bahwa vaksin covid-19 gratis dan tidak dipungut biaya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/8/2021).

"Jika masyarakat menemukan adanya vaksin berbayar maka temuan ini dapat disampaikan ke nomor pengaduan 021 150 0567 atau email pengaduan.itjen@kemkes.go.id," tuturnya.

Wiku mengatakan, pemerintah terus mengamankan pasokan vaksin, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan. Ia memastikan bahwa saat ini jumlah vaksin Covid-19 di Indonesia mencukupi.

Baca juga: Menkes: Kita Kejar Vaksinasi Covid-19 Selesai Januari Tahun Depan

Vaksin didatangkan dari berbagai negara dan segera didistribusikan ke berbagai daerah.

Proses distrubusi vaksin dapat dipantau melalui aplikasi sistem monitoring imunisasi dan logistik secara elektronik atau Smile.

"Saat ini jumlah vaksin Covid-19 di Indonesia mencukupi dan harus segera didistribusikan sehingga masyarakat dapat segera memperoleh vaksin," kata Wiku.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga sudah menegaskan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat.

Budi mengatakan, berbagai jenis vaksin Covid-19 terus berdatangan ke Tanah Air. Setidaknya, ada empat jenis vaksin yang sudah tiba di Indonesia yakni Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer.

Pada Agustus ini pemerintah akan kedatangan 62,6 juta dosis vaksin dari berbagai jenis produsen.

Baca juga: Ini Nomor Telepon dan E-mail untuk Laporkan Pungli Vaksinasi Covid-19

Sejauh ini, kata dia, sebanyak 1,56 juta dosis vaksin Pfizer yang dibeli pemerintah sudah tiba di Indonesia. Pada akhir bulan ini akan tiba lagi 4,6 juta dosis Pfizer hasil kerja sama multilateral bersama Covax.

Namun, Budi meminta masyarakat tak pilih-pilih jenis vaksin lantaran seluruhnya memberikan manfaat yang sama.

"Dengan adanya beberapa macam vaksin ini kami imbau agar masyarakat tidak pilih-pilih vaksin karena semua vaksin memberikan manfaat yang sama yaitu membangun antibodi tubuh kita," katanya dalam konfefensi pers daring, Senin (23/8/2021) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com