Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Melapor Ke Sini Jika Vaksinasi Covid-19 Diminta Bayar

Kompas.com - 24/08/2021, 18:02 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat melapor jika dipungut biaya saat mengikuti kegiatan vaksinasi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan, sejak awal program vaksinasi Covid-19 tidak dipungut biaya.

Maka jika ada pihak-pihak yang melakukan pungutan biaya, Johnny meminta, masyarakat melaporkannya ke call center 021-1500567 atau email pengaduan.itjen@kemkes.go.id.

"Pemerintah bersama aparat penegak hukum akan menindak tegas tanpa pandang bulu jika ada oknum yang meminta bayaran," terang Johnny dalam keterangan tertulis, Selasa (24/8/2021).

Selain itu Johnny meminta masyarakat untuk tidak memilih-milih jenis vaksin.

Baca juga: UPDATE 24 Agustus: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Capai 15,67 Persen dari Target

"Karena semua vaksin sudah terbukti aman dan mampu mengurangi risiko sakit berat," kata dia.

Johnny menyebut, saat ini pemerintah telah menyuntikkan 90 juta dosis vaksin. Angka tersebut menyebabkan Indonesia berada di peringkat 9 negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia.

Ia menegaskan saat ini pemerintah terus mendorong agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah akan terus mendorong percepatan vaksinasi hingga mencapai 100 juta dosis vaksin yang disuntikan pada akhir bulan ini," imbuhnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Selasa (23/8/2021) sebanyak 32,6 juta orang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua.

Baca juga: Sempat Ragu, Ibu Hamil di Tegal Ini Putuskan Ikut Vaksinasi Covid-19, Ini Alasannya

Angka tersebut setara dengan 15,67 persen dari target pemerintah untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Sementara itu sebanyak 58,4 juta masyarakat disebut telah menerima vaksinasi dosis pertama.

Pemerintah diketahui menargetkan sebanyak 208.265.720 orang yang mendapatkan vaksinasi Covid-19 untuk membentuk herd immunity.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com