Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Kaum "Klayapan", Mereka yang Dilarang Pulang ke Indonesia

Kompas.com - 23/08/2021, 06:06 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Senja memeluk erat bulan November
mendesing angin utara berputar-putar
dedaunan melayan terbang jatuh gugur
musim dingin segera datang
yang menyiksa setiap tahun

Tersirap ingatan ke kampung halaman
hati yang rindu selalu saja terdengar
hempasan ombak berdebur
dasar anak khatulistiwa
yang selalu bermandikan caya mentari
di atapi awan putih langit biru
di alasi laut menghampar mendekap rindu

Oh kampung halaman
tahun depan genap duapuluh tahun
terdampar dalam dendam lirih
tertindih pegunungan
gelisah
orangtua dua-dua sudah lama tiada
kakak, abang, ipar sudah pada bernisan
istri lah tiga bulan ditangisi
satu-satu berguguran
bagikan melayangnya dedaunan

(“November” – Beijing, November 1980, Sobron Aidit)

PUISI ini ditulis oleh adik Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 1964-1966 Dipa Nusantara Aidit yang bernama Sobron Aidit.

Kerinduannya untuk pulang ke tanah air terus dipendamnya hingga akhirnya berkalang tanah nun di Paris, Perancis.

Berasal dari keluarga yang diindikasikan “kiri” oleh rezim Soeharto, hampir semua kerabat DN Aidit terlunta-lunta di mancanegara.

Sobron yang sempat menjadi guru besar di Institut Bahasa Asing Beijing, China, dan penyiar radio Beijing terhalang pulang karena paspornya dicabut pasca-Peristiwa 1965 akhirnya menjadi warga negara Perancis.

Tidak hanya Sobron, ada ratusan bahkan ribuan lainnya jika sanak keluarga ikut dihitung. Di zaman itu para mahasiswa ikatan dinas yang dikirim ke luar negeri di era Soekarno sejak 1961 termasuk diplomat dan misi Indonesia yang tengah di luar negeri tidak bisa pulang karena paspornya dicabut pasca-Peristiwa 1965.

Mereka yang dicabut paspornya tidak bisa diperpanjang di semua kedutaan Indonesia di mana pun berada karena tidak berikrar kesetiaan terhadap pemerintahan Soeharto.

Mereka yang tidak lapor ke kedutaan dianggap sebagai pendukung Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah paspor dicabut maka mereka tidak memiliki kewarganegaraan (stateless) sebelum akhirnya mendapat suaka di berbagai negara.

Dari penelitian yang menjadi judul disertasi saya yakni Transformasi Indentitas dan Pola Komunikasi Para Pelarian Politik di Mancanegara saya menemukan sosok-sosok hebat di luar negeri tetapi aslinya orang Indonesia.

Waruno Jati, PhD warganegara Jerman yang menjadi peneliti di Max Planck – institusi penelitian terkemuka di Jerman.

Bambang Soeharto warganegara Jerman, alumni pertelevisian Chekoslovakia yang sempat menjadi petinggi di Deustche Welle TV dan menjadi satu-satunya orang non-Jerman pertama yang menjadi pimpinan elit media pemerintah Jerman.

Willy Kantaprawira, PhD warganegara Jerman yang sempat berkarir di lembaga internasional yang berafiliasi dengan PBB.

Dr Sopian Waluyo warganegara Swedia yang menjadi pengembang ilmu kependidikan di Swedia.

Prof Ernoko Adiwasito warganegara Venezuela yang menjadi mahaguru ilmu ekonomi di Venezuela.

Manuaba PhD yang menjadi salah satu pengembang atom di Hongaria.

Apoteker lulusan Bulgaria Sri Basuki yang kini mukim dan menjadi warganegara Jerman atau Tom Ilyas warganegara Swedia yang sempat menjadi teknisi senior di pabrikan otomotif Scania.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com