Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Demokrasi Bukan Alat untuk Memecah Belah, Saling Mencaci bahkan Membenci

Kompas.com - 20/08/2021, 14:11 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengatakan, demokrasi merupakan instrumen untuk berlomba-lomba menciptakan kebaikan dan kebajikan.

Oleh karena itu, PPP terpanggil untuk membuktikan bahwa fungsi pokok demokrasi adalah untuk mensejahterakan umat, memuliakan rakyat, serta membangun bangsa.

"Demokrasi bukanlah alat untuk memecah belah, demokrasi bukan alat untuk saling mencaci, membenci," kata Suharso dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

"Demokrasi wajib dijadikan instrumen untuk saling mendukung, memuliakan dan saling membesarkan dengan berlomba-lomba menebar manfaat dan kemaslahatan bagi sesama dan semesta," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Suharso menegaskan bahwa kebaikan dan kebajikan demokrasi adalah dalam rangka mensejahterakan seluruh rakyat.

Baca juga: Songsong Indonesia Emas 2045, PPP Ingin Sandingkan Islam dan Demokrasi

Ia pun menekankan, demokrasi jangan hanya dijadikan alat untuk melayani penguasa, melainkan seluruh umat, rakyat dan bangsa.

"Demokrasi bukan lah melayani segelintir elite kuasa atau yang berpunya. Berdemokrasi adalah proses pembuktian bahwa tak ada satupun, tak ada satu orang pun yang ditinggal, atau tertinggal," tegas dia.

Lebih lanjut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) itu mengaku bahwa PPP sebagai partai berlandaskan Islam Rahmatan Lil Alamin ingin membuktikan bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan demokrasi.

Sebab, menurutnya demokrasi bukanlah ideologi, melainkan tata cara atau tata laksana.

Sementara itu, Islam adalah sebuah sistem nilai yang utuh dan menyeluruh untuk mengatur hidup manusia.

Ia pun ingin agar Indonesia menjadi model bagi negara lain untuk menyatukan antara Islam dan demokrasi.

Baca juga: Ketum PPP: Demokrasi Wajib Hasilkan Kesejahteraan, Bukan Layani Segelintir Elite

Ia mengaitkan hal tersebut karena melihat Indonesia sebagai negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, tetapi menggunakan demokrasi dalam kehidupan berbangsa bernegara.

"Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa menjadi sebuah model yang penting, tentu kalau kita sukses mempraktikkan demokrasi," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com