Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Sebut Covid-19 Belum Menjadi Penyakit Endemi dalam Waktu Dekat

Kompas.com - 18/08/2021, 18:26 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan bahwa Covid-19 memang berpeluang menjadi endemi yaitu penyakit yang akan selalu ada di sekitar manusia. 

"Bahwa jelas arah Covid-19 ini akan menjadi penyakit endemi," ujar Dicky saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Namun, menurutnya hal itu belum terjadi dalam waktu dekat. Sebab status pandemi Covid-19 sendiri baru berakhir paling cepat kemungkinan pada tahun 2022.

"Kalau jadi endemi di 2022, itu belum kalau menurut saya. Pandemi ini bahkan baru berakhir paling cepat pertengahan tahun depan atau akhir tahun depan status pandeminya," kata Dicky.

Baca juga: Covid-19 Disebut Akan Menjadi Penyakit Endemi, Apa Maksudnya?

Covid-19 menjadi endemi, menurut Dicky baru kemungkinan akan terjadi pada beberapa tahun yang akan datang.

Sebab setelah pandemi berakhir, status Covid-19 akan berubah menjadi epidemi terlebih dahulu yang artinya Covid-19 tidak lagi terjadi di seluruh wilayah di dunia, tetapi hanya di suatu wilayah atau geografis tertentu sebelum akhirnya menjadi endemi.

"Jadi, endeminya belum tahu apakah 2023, 2024, atau 2025. Nanti kita lihat perkembangannya ketika epidemi itu sudah mulai terjadi," katanya.

Baca juga: Covid-19 Disebut Bakal Jadi Endemi, Pemerintah Siapkan 5 Langkah Penanganan

Dicky mengatakan sangat sulit mencegah agar Covid-19 tidak menjadi endemi. Yang bisa dilakukan saat ini adalah mencegah terjadinya infeksi atau kematian yang disebabkan oleh Covid-19.

Caranya dengan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment dan 5M yaitu memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas serta vaksinasi Covid-19.

"Kemudian bahwa agar (Covid-19) tidak menjadi endemi itu sulit. Saat ini ya, 5 sampai 10 tahun sulit. Saat ini yang bisa kita lakukan adalah tidak mengalami banyak kasus kesakitan dan kematian. Caranya dengan 3T, 5M, dan vaksinasi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com