Pemerintah Diminta Kurangi Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - LaporCovid-19 merekomendasikan pemerintah untuk mengurangi peran militer atau TNI/Polri dalam penanganan Covid-19.

Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah mengatakan, pemerintah mesti mengubah pendekatan penanganan pandemi Covid-19 menjadi lebih demokratis sesuai dengan keilmuan medis.

"Pemerintah mesti mengubah pendekatan kekuasaan yang lebih demokratis sesuai keilmuan medis dan saintiifk serta mengurangi peran militer sesuai porsinya," kata Firdaus dalam konferensi pers "Paparan Kajian LaporCovid-19: Kekuasaan dan Peran Militer dalam Merespon Pandemi Covid-19", Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Panglima TNI Apresiasi Dedikasi Nakes Tanggulangi Pandemi

Firdaus mengatakan, hal itu bisa dilakukan pemerintah dengan memprioritaskan kesehatan masyarakat yang berpusat pada hak asasi manusia serta mereformasi kebijakan yang cenderung melanggar hak atas kesehatan.

Dalam paparannya, Firdaus menuturkan, pengerahan militer dalam penanganan pandemi diawali ketika unsur TNI/Polri masuk dalam jajaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Namun, Firdaus menyebutkan saat ini TNI/Polri telah terlibat cukup jauh, misalnya dengan menjadi petugas lacak kontak erat serta penegakan protokol kesehatan.

Ia mempersoalkan sanksi-sanksi fisik yang diterapkan oleh personel TNI/Polri terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan seperti dengan push-up, menembak meriam air, bahkan ada yang melakukan pemukulan dan penganiayaan.

Baca juga: TNI: Pemerintah Berupaya Keras Penuhi Kebutuhan Stok Vaksin Covid-19

Padahal, kata Firdaus, keterlibatan TNI/Polri dinilai tidak cukup efektif untuk menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat karena LaporCovid-19 masih menerima banyak laporan terkait ketidakpatuhan atau pelanggaran protokol kesehatan.

Ia juga khawatir, pendekatan yang dilakukan oleh TNI/Polri dapat menjadi masalah berkepanjangan yakni turunnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

"Kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin melemah terlebih apabila justru pendekatan yg dilakukan cenderung represif dan tidak konsisten dengan prinsip kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia," kata dia.

Baca juga: Panglima TNI Mutasi dan Promosi 21 Perwira Tinggi, Ini Daftarnya...

Selain itu, Firdaus juga menyoroti peran TNI/Polri dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dinilai menyebabkan distribusi vaksin yang tidak merata.

"Banyak laporan, puskesmas atau faskses kehabisan stok vaksin tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI/Polri," ujar dia.