Jokowi Tak Singgung soal Korupsi dan HAM dalam Pidato Kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR

Keterbatasan waktu

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengungkap alasan mengapa Presiden Jokowi tidak menyinggung soal korupsi dan HAM dalam Sidang Tahunan MPR 2021. Ia menyebutkan, hal itu karena keterbatasan waktu persidangan.

"Tentu saja karena terbatasnya waktu dalam pidato tidak bisa semua persoalan di-highlight oleh presiden dalam pidato kenegaraan kali ini," kata Faldo saat dihubungi, Senin (16/8/2021).

Meski begitu, menurut Faldo Jokowi punya komitmen yang tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovasi dalam reformasi birokrasi.

Baca juga: Jokowi Tak Singgung Kasus HAM dan Korupsi di Sidang MPR, Istana: Waktu Terbatas

Upaya pencegahan korupsi dilakukan salah satunya dengan menghadirkan online single submission (OSS) yang sempat disinggung Jokowi dalam sidang tahunan. OSS merupakan inovasi dan terobosan sistem yang bisa mempercepat dan memudahkan perizinan usaha.

Sistem tersebut dibutuhkan untuk membantu percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja.

"Dengan adanya OSS ini juga berarti memutus potensi rantai korupsi di birokrasi, ini juga jadi komitmen yang presiden tunjukan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita jawab dengan kerja dan pemenuhan tanggung jawab," kata Faldo.

Sementara persoalan HAM, kata Faldo, sudah termaktub dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025.

"Jadi, mungkin tidak eksplisit poin per poin mengingat keterbatasan waktu," katanya.

Menurut Faldo, saat ini pemerintah berkonsentrasi dalam menangani pandemi Covid-19 dan keluar dari krisis ekonomi.