Siang Ini, Komnas HAM Sampaikan Hasil Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Terkait TWK Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI telah menyelesaikan rangkaian proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan perwakilan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun laporan itu dilakukan terkait adanya proses alih status pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) melalui asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami telah menyelesaikan laporan pemantauan dan penyelidikan untuk kasus yang diadukan oleh pegawai KPK yang kena dampak atas asesement TWK tersebut," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada Kompas.com, Senin (16/8/2021).

Ia mengatakan bahwa proses pemeriksaan laporan yang dilakukan Tim Penyelidikan Komnas telah melewati berbagai pendalaman baik pemeriksaan pelapor maupun permintaan keterangan berbagai ahli.

Rencananya, Komnas HAM akan menyampaikan hasil pemeriksaan itu Senin (16/8/2021) siang ini pada pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Komnas HAM Rampungkan Penyelidikan Terkait TWK Pegawai KPK

"Proses cukup lama karena pendalaman beberapa fakta lapangan yang cukup banyak dan dinamis perubahannya. Namun, syukur lah kami dapat menyelesaikannya," kata Anam.

"Semoga ini menjadi bagian penting sumbangsih Komnas HAM untuk negara dan bangsa, khususnya dalam konteks situasi hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi," tutur dia.

Laporan dugaan pelanggaran HAM sebelumnya dilaporkan oleh pegawai KPK yang tak lolos TWK. Mereka mempersoalkan dasar hukum TWK yang hanya diatur melalui Peraturan KPK.

Selain itu, sejumlah pertanyaan TWK dianggap melecehkan dan melanggar privasi warga negara. Dugaan lainnya, pelaksanaan TWK itu digunakan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai.

Seperti diketahui, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos TWK. Berdasarkan nama-nama yang beredar, mereka adalah penyelidik dan penyidik kasus-kasus korupsi besar.

Baca juga: Mahfud Ajak Semua Pihak Bangun Kepercayaan ke Komnas HAM

Ada pula pegawai yang pernah mengkritik pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan menentang revisi UU KPK.

Kemudian, 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK bakal diberhentikan, sementara sisanya akan dibina.