Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Capai 1,6 Juta Suntikan Per Hari

Kompas.com - 16/08/2021, 08:25 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran pemerintah untuk terus mempercepat vaksinasi Covid-19.

Sebelumnya, ia menargetkan angka vaksinasi pada bulan Agustus 2021 mencapai 2 juta suntikan per hari.

"Saya minta vaksinasi harian terus dipercepat dan saat ini vaksinasi harian kita sudah mencapai 1,6 juta per hari," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/8/2021) malam.

Baca juga: Jelang PPKM Hari Terakhir, Jokowi: Keterisian RS di Jawa Mulai Turun

Presiden juga ingin jajarannya terus meningkatkan testing dan tracing atau penelusuran.

Dalam seminggu terakhir, testing berada di kisaran angka 130.000-140.000 pengetesan sehari. Sementara tracing di angka 5-7 kontak dekat pasien virus corona.

Jokowi menyebutkan, testing harus terus diperbanyak untuk segera mengetahui mereka yang terpapar virus corona agar segera bisa ditangani dan tidak menularkan ke orang lain.

"Meskipun ini masih berada di kategori sedang tetapi saya patut mengapresiasi karena ada peningkatan," ujarnya.

Jokowi mengatakan, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menekan angka keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan virus corona.

Baca juga: Kemenkes: Tidak Ada Provinsi yang Catatkan BOR Isolasi di Atas 80 Persen

BOR di rumah sakit rujukan Covid-19 di Pulau Jawa diklaim sudah mulai menurun. Di DKI Jakarta BOR berada di kisaran angka 29,4 persen.

Kemudian, di Jawa Barat turun di angka 32 persen, Jawa Tengah 38,3 persen, Jawa Timur 52,3 persen, Banten 33,4 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 54,7 persen.

Lalu, BOR di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta turun di angka 19,64 persen.

"Dan secara nasional, BOR nasional kita berada di angka 48,14 persen," ucap Jokowi.

Baca juga: Satgas: Kecuali DIY, BOR Isolasi Covid-19 Provinsi di Jawa Sudah di Bawah Standar WHO

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com