Jelang PPKM Hari Terakhir, Jokowi: Keterisian RS di Jawa Mulai Turun

Kompas.com - 16/08/2021, 08:18 WIB
Presiden Joko Widodo saat mengecek ketersediaan obat-obatan Covid-19 di Apotek Villa Duta, Kota Bogor, Jumat (23/7/2021). Dok. Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat mengecek ketersediaan obat-obatan Covid-19 di Apotek Villa Duta, Kota Bogor, Jumat (23/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan bahwa tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 di Pulau Jawa sudah mulai menurun.

Hal itu Jokowi sampaikan jelang hari terakhir Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2-4 Jawa-Bali, Minggu (15/8/2021) malam.

"Alhamdulillah BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4 persen," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Selain DKI, BOR juga mulai melandai di beberapa provinsi lainnya seperti di Jawa Barat turun di angka 32 persen, Jawa Tengah 38,3 persen, Jawa Timur 52,3 persen, Banten 33,4 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 54,7 persen.

Kemudian, BOR di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta turun di angka 19,64 persen.

"Dan secara nasional, BOR nasional kita berada di angka 48,14 persen," ucap Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk semakin menekan laju penularan virus corona, Presiden ingin vaksinasi Covid-19 terus dipercepat. Saat ini angka vaksinasi sudah mencapai 1,6 juta suntikan per hari.

Ia juga menginstruksikan jajarannya terus meningkatkan testing dan tracing atau penelusuran. Dalam seminggu terakhir testing menurun di kisaran angka 130.000-140.000 pengetesan sehari.

Baca juga: Jokowi: Seminggu Terakhir Testing Kita 130 ribu-140 ribu, Masih Sedang

Sementara tracing di angka 5-7 kontak dekat pasien virus corona.

"Meskipun ini masih berada di kategori sedang tetapi saya patut mengapresiasi karena ada peningkatan," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, testing harus terus diperbanyak untuk segera mengetahui mereka yang terpapar virus corona agar dapat segera ditangani dan tidak menularkan ke orang lain.

Untuk diketahui, PPKM Level 2-4 Jawa-Bali berlaku 9-16 Agustus 2021. Belum diketahui apakah kebijakan tersebut akan kembali diperpanjang atau tidak.

Namun, selama PPKM berlaku, diterapkan sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat mulai dari sektor pekerjaan, perbelanjaan, tempat makan, dan lainnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Hakordia, Pemberantasan Korupsi Dinilai Kian Dekati Titik Nadir

Nasional
Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Terima Audiensi Ketum PKP, Ma'ruf Amin Tegaskan Pentingnya Dukungan Parpol

Nasional
Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Hari Antikorupsi, Firli Klaim KPK Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,6 Triliun pada 2021

Nasional
Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Jokowi Harap Penindakan Korupsi Tak Hanya Menyasar Peristiwa Hukum yang Heboh

Nasional
Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Jokowi Sebut Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Luar Biasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.