Kompas.com - 15/08/2021, 12:20 WIB
Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIRetno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kepada peserta didik usia 12-17 tahun di 34 provinsi menunjukkan sebanyak 64,1 persen responden anak belum mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Temuan tersebut mengkhawatirkan lantaran pemerintah telah mengizinkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di daerah yang masuk dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3.

Temuan survei yang dilakukan dengan menyebar Google form kepada 85.298 responden tersebut disampaikan oleh Komisioner KPAI Retno Listyarti.

"Data survei menunjukan bahwa dari 86.000 lebih responden menyatakan kesediannya untuk divaksin sebesar 88,2 persen, sedangkan yang ragu-ragu ada 8,5 persen dan yang menolak divaksin hanya sekitar 3,3 persen responden saja," kata Retno dalam keterangan tertulis, Minggu (15/8/2021).

"Namun dari yang menyatakan bersedia divaksin itu, baru 35,9 persen yang sudah beruntung mendapatkan vaksin, sedangkan 64,1 persen diantaranya belum divaksin," tutur dia.

Baca juga: Vaksinasi Anak di Bekasi Dimulai, Peserta Wajib Bawa Formulir Persetujuan Orang Tua

Retno mengungkapkan dari 64,1 persen responden yang belum mendapatkan vaksin, 57,4 persennya menyebut alasannya belum divaksin karena belum berkesempatan mendapatkan vaksin Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemungkinan data ini menggambarkan bahwa ada persoalan vaksinasi anak yang belum merata di berbagai daerah di Indonesia," ucap Retno.

Berdasarkan data tersebut, Retno mendesak pemerintah untuk memikirkan ulang kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Sebabnya, belum ada aturan pemerintah yang mewajibkan PTM dilaksanakan setelah 70 persen warga sekolah divaksinasi.

"Tidak ada revisi (aturan) yang menyatakan bahwa seharusnya mensyaratkan PTM digelar jika minimal 70 persen warga sekolah sudah divaksin, mengingat sudah ada program vaksinasi anak usia 12-17 tahun," ujar Retno.

Baca juga: Kejar Target, Pemkot Tangsel Tunjuk Sejumlah Sekolah Jadi Sentra Vaksinasi Anak

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.