Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BP2MI: Negara Harus Menghargai Peran Pekerja Migran Indonesia

Kompas.com - 15/08/2021, 12:08 WIB
Alek Kurniawan,
Anissa DW

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia harus menghargai pahlawan devisa, yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Atas dasar itu, BP2MI menjalin kerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk menghadirkan beberapa program yang akan memudahkan PMI.

“Pertama, program kredit tanpa agunan (KTA) dengan bunga pinjaman hanya 11 persen. Kedua, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6 persen,” kata Benny dalam rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (15/8/2021).

Dengan kedua program inisiatif tersebut, PMI bisa semakin terbantu karena tidak lagi harus berhubungan dengan rentenir yang menawarkan bunga pinjaman besar.

Baca juga: BP2MI Gandeng BNI dan Jasindo untuk Permudah Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia

Pada dasarnya, negara sudah memperjuangkan pelindungan dan penempatan PMI dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 30 yang menyatakan bahwa PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan.

“Namun, pasal tersebut tidak merinci cukup jelas terkait biaya penempatan. Padahal, dalam praktiknya, tidak jelas siapa yang harus dibebaskan dan negara mana yang bebas penempatan. Oleh karena itu, kami akan perjelas dengan berbagai kebijakan baru BP2MI, termasuk program Pembebasan Biaya Penempatan,” jelas Benny.

Sebagai perhitungan, bila 270.000 PMI diberangkatkan setiap tahun, terdapat biaya moderat Rp 30 juta per PMI yang harus BP2MI siapkan. Dengan perhitungan tersebut, dibutuhkan biaya sebanyak Rp 8,7 triliun per tahun.

“Sanggupkah BP2MI melakukan hal tersebut? Padahal, untuk menambah anggaran lembaga saja, belum memungkinkan. Bahkan, BP2MI dikenal sebagai badan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terkecil di antara kementerian atau lembaga negara,” kata Benny.

Baca juga: Ringankan Beban Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Bebaskan Biaya Penempatan Kerja

Oleh karena itu, lanjutnya, pihak BP2MI mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam pengadaan kredit pinjaman yang ringan bagi PMI.

“Terima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang hadir dan telah memberikan dukungan melalui BUMN dalam pembiayaan lewat BNI serta asuransi melalui Jasindo,” ujar Benny.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa ia telah menugaskan BUMN untuk menciptakan ekosistem dengan mendukung tugas-tugas BP2MI demi melindungi PMI.

Sebagai informasi, saat ini sudah terdapat 480 PMI se-Indonesia yang mendaftar untuk dibiayai oleh KTA BNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com