Aturan Lengkap PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Level 4 di Jawa-Bali terhitung sejak 10 hingga 16 Agustus 2021.

Terkait perpanjangan itu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait perpanjangan PPKM Level 3 dan level 4 di wilayah Jawa dan Bali.

Aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Luhut: Kita Mungkin Hidup Bertahun-tahun ke Depan dengan Masker

Inmendagri yang diteken oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada 9 Agustus 2021 itu mengatur tentang kegiatan belajar-mengajar, operasional perkantoran sektor esensial dan kritikal, tempat usaha, tempat ibadah, hingga transportasi umum.

Berikut aturannya lengkapnya:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh.

2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From
Home (WFH).

3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti:

• Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun. dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan  dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25persen untuk pelayanan administrasi.

• Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, kemudian perhotelan non penanganan karantina  dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

• Industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12  bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) hanya dapat beroperasi 1 shift. Dengan kapasitas maksimal 50 persen staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Baca juga: Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 23 Agustus

4. Pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti:

• Kesehatan serta keamanan dan ketertiban dapat beroperasi dengan ketentuan 100 persen staf tanpa ada pengecualian.

• Penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional.

• Kemudian proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) dapat beroperasi 100 persen maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25 persen staf WFO.

5. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

6. Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Ini Daerah di Jawa-Bali yang Berstatus Level 2 dan 3