Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Vaksinasi, Pemerintah Disarankan Perkuat Kolaborasi dengan Pemuka Agama

Kompas.com - 09/08/2021, 11:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyarankan pemerintah memperkuat kolaborasi dengan pemuka agama dan pengurus rumah ibadah dalam mempercepat program vaksinasi Covid-19.

"Pemuka agama dan pengurus rumah ibadah adalah pribadi-pribadi yang terhormat dan dipercaya umat. Karena itu, sudah semestinya mereka (pemuka agama) diajak dan digandeng dalam perang melawan Covid-19," kata Rahmad, dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Menkes Resmi Cabut Aturan Vaksinasi Covid-19 Berbayar untuk Individu

Menurut Rahmad, saat ini masih banyak masyarakat yang enggan divaksinasi karena sejumlah alasan yang ia nilai tak masuk akal.

Ia mencontohkan, ada masyarakat yang menolak vaksin karena menganggap vaksin berbahaya. Kemudian, ada pula yang mempermasalahkan kandungan vaksin.

Bahkan, ada masyarakat yang enggan divaksin karena alasan vaksin didatangkan dari negara tertentu.

"Banyak sekali isu-isu menyesatkan seputar vaksin sehingga membuat sebagian masyarakat tidak mau divaksin," ujarnya.

Politisi PDI-P itu meyakini, masyarakat dapat berubah pikiran jika para pemuka agama ikut mendorong pelaksanaan vaksinasi.

"Masyarakat yang sebelumnya tidak bersedia divaksin, akhirnya akan datang dengan sukarela," tutur dia.

Baca juga: UPDATE: 23,77 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Selain itu, Rahmad meyakini para pemuka agama juga merasa prihatin terhadap pandemi Covid-19 yang telah menelan banyak korban.

Di sisi lain, Rahmad menyadari sudah cukup banyak rumah ibadah yang menggelar vaksinasi.

Namun, agar target vaksinasi tercapai, hendaknya lebih banyak lagi rumah ibadah yang dijadikan sentra pengendalian Covid-19.

"Pemuka agama dan pengurus rumah ibadah harus digandeng untuk keberhasilan program vaksinasi secara nasional," kata Rahmad.

Diketahui, jumlah penerima vaksinasi Covid-19 dosis kedua hingga Minggu (8/8/2021) pukul 12.00 WIB telah mencapai 23.777.323 orang atau 11,42 persen dari target.

Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang dalam program vaksinasi Covid-19.

Sementara, jumlah penerima vaksin dosis pertama sebanyak 50.497.940 orang atau 24,25 persen.

Adapun target vaksinasi yakni kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat rentan, masyarakat umum, dan anak usia 12-17 tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com