Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Aset WNI Tersimpan di Luar Negeri

Kompas.com - 05/08/2021, 16:31 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di media sosial ramai memperbincangkan uang sebesar Rp 11.000 triliun yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi diketahui pernah menyebut bahwa harta orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri mencapai Rp 11.000 ribu triliun. 

Hal itu disampaikannya dalam acara sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2016.

"Data yang ada di kementerian kurang lebih Rp 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya," kata Jokowi saat itu.

Baca juga: Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Namun, dalam keriuhan di media sosial saat ini, ada narasi yang berkembang bahwa seolah-olah uang sebesar Rp 11.000 triliun itu milik negara yang disimpan di luar negeri.

Narasi tersebut diangkat oleh salah satu akun di Facebook.

"Alhamdulillah, pemerintah rupanya memiliki uang simpanannya di luar negeri Rp 11.000 triliun, mudah-mudahan ditarik untuk mengatasi wabah, bantuan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain," tulis akun tersebut.

Prabowo juga pernah singgung Rp 11.400 triliun uang Indonesia lari ke luar negeri

Saat Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mencalonkan sebagai presiden pada 2019, ia juga pernah mengungkap bahwa sebanyak 11.400 triliun uang Indonesia lari ke luar negeri.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kedua calon presiden di Hotel Sultan, Jakarta, pada hari 17 Februari 2019. 

“Menteri bapak (Jokowi) sendiri yang mengatakan bahwa ada Rp 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia uangnya (hanya) Rp 5.465 triliun, berarti lebih banyak uang kita di luar negeri,” ujar Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Rp 11.400 Triliun Uang Indonesia di Luar Negeri

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com