Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Kompas.com - 04/08/2021, 20:10 WIB
Ilustrasi uang kertas.(AFP) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALIlustrasi uang kertas.(AFP)

JAKARTA, KOMPAS.com - Di media sosial tengah ramai diperbincangkan uang sebesar Rp 11.000 triliun yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi diketahui pernah menyebut uang sebesar RP 11.000 triliun di acara sosialisasi tax amnesty (pengampunan pajak) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 2016.

Dalam acara sosialisasi tersebut Jokowi mengatakan harta orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri itu jumlahnya sangat banyak dan dari laporan yang ia terima jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 11.000 triliun.

Baca juga: Jokowi: Rp 11.000 Triliun di Luar Negeri, APBN Hanya Rp 2.000 Triliun

"Data yang ada di kementerian kurang lebih Rp 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya," kata Jokowi kala itu.

Adapun program tax amnesty bertujuan memberikan pengampunan pajak kepada warga negara yang belum membayarkan pajak dari hartanya yang belum terlaporkan. Hal itu juga berlaku bagi mereka yang menyimpan hartanya di luar negeri.

Namun, dalam keriuhan di media sosial saat ini, ada narasi yang berkembang bahwa seolah pemerintahan Presiden Joko Widodo menyimpan uang sebesar Rp 11.000 triliun. Narasi tersebut diangkat oleh salah satu akun di Facebook.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Alhamdulillah, pemerintah rupanya memiliki uang simpanannya di luar negeri Rp 11.000 triliun, mudah-mudahan ditarik untuk mengatasi wabah, bantuan sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain," tulis akun tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengategorikan unggahan akun tersebut sebagai hoaks dan disinformasi.

"Faktanya, klaim bahwa Pemerintahan Jokowi memiliki dan menyimpan uang Rp. 11 ribu Triliun di luar negeri adalah salah," tulis Kementerian Kominfo dalam situs resminya.

Baca juga: Sri Mulyani Bicara Tax Amnesty dan Limpahan Uang yang Masuk ke Kas Negara

Kementerian Kominfo menyatakan hal tersebut merupakan data tentang nilai aset sejumlah WNI secara perorangan atau bukan, di luar negeri.

"Jika ditelisik lebih lanjut, Presiden Jokowi memang pernah menyinggung soal Rp 11.000 triliun. Ia mengklaim mengantongi data tersebut," tulis Kementerian Kominfo.

"Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menjelaskan duduk perkara Rp 11.000 triliun. Ia mengatakan hal tersebut merupakan data aset yang dimiliki WNI di luar negeri," lanjut keterangan resmi Kementerian Kominfo.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Nasional
Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nasional
Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Nasional
Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Nasional
Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.